Diketahui, sejumlah warga binaan terekam video sedang berpesta dengan memainkan musik remix. Berita mengenai perintah Menteri Imigrasi untuk menonaktifkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Tanjung Raja setelah terjadinya insiden penyalahgunaan narkoba oleh narapidana adalah sebuah gambaran penting tentang tanggung jawab dalam sistem hukum dan pemasyarakatan di Indonesia. Kejadian semacam ini mencerminkan masalah yang lebih besar dalam pengawasan dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan, serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam memerangi narkoba. Pesta sabu yang terjadi di dalam Lapas mencerminkan celah serius dalam sistem keamanan dan disiplin lembaga pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan kolusi atau kelalaian di tingkat manajemen yang memungkinkan narapidana mengakses barang terlarang. Situasi ini dapat merusak integritas lembaga pemasyarakatan dan menciptakan persepsi negatif di mata publik mengenai efektivitas rehabilitasi narapidana. Pendekatan yang lebih ketat dan transparan dalam pengelolaan keamanan harus menjadi prioritas utama untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Keputusan Menteri Imigrasi untuk menonaktifkan Kalapas Tanjung Raja adalah langkah yang tepat untuk menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab di lembaga pemasyarakatan. Langkah ini juga dapat memberikan efek jera bagi pejabat lainnya untuk lebih proaktif dalam memantau dan mencegah penyalahgunaan narkoba di dalam penjara. Penegakan disiplin yang lebih ketat di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan langkah yang krusial untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya berfungsi sebagai tempat hukuman, tetapi juga sebagai tempat rehabilitasi yang efektif bagi narapidana. Selain itu, dalam konteks lebih luas, insiden ini menyoroti perlunya reformasi sistemik dalam manajemen lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Pendidikan dan pelatihan untuk petugas lapas, penguatan sistem pengawasan, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi rehabilitasi narapidana. Melibatkan masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam program rehabilitasi juga dapat menjadi solusi yang bermanfaat, memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan. Dengan demikian, insiden ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk tidak hanya menindak individu yang bertanggung jawab, tetapi juga mengevaluasi dan memperbaiki sistem pemasyarakatan secara keseluruhan. Hanya dengan langkah-langkah konkret dan komprehensif, diharapkan lembaga pemasyarakatan di Indonesia dapat berfungsi dengan baik sebagai tempat rehabilitasi yang tidak hanya membatasi kebebasan narapidana, tetapi juga memberikan harapan dan peluang untuk reintegrasi ke masyarakat.