Dikatakannya, program layanan keliling tersebut diadakan secara rutin dengan mengunjungi berbagai Kecamatan dalam wilayah Aceh Besar. Berita mengenai pembukaan layanan keliling oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Besar untuk mempermudah perizinan bagi pelaku usaha, termasuk di daerah terpencil seperti Pulo Aceh, merupakan langkah positif dalam mendukung iklim usaha dan investasi di wilayah tersebut. Layanan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk lebih dekat dengan masyarakat dan pelaku usaha, yang sering kali menghadapi berbagai kendala dalam proses perizinan. Dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, keberadaan layanan keliling ini sangat krusial. Banyak pelaku usaha, terutama yang berada di daerah terpencil, kesulitan untuk mengakses layanan perizinan karena jarak dan infrastruktur yang belum memadai. Dengan adanya layanan yang lebih mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, diharapkan akan mengurangi hambatan administratif yang selama ini menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Selain itu, inisiatif ini juga mencerminkan pemahaman pemerintah tentang pentingnya memberdayakan pelaku usaha di seluruh wilayah, termasuk di daerah pelosok. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian banyak daerah, sehingga mempermudah perizinan akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan perizinan yang lebih mudah, pelaku usaha tidak hanya dapat beroperasi secara legal, tetapi juga mendapat kesempatan untuk mendapatkan akses pada modal dan dukungan lainnya dari pemerintah. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa layanan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai dengan pembinaan dan dukungan yang berkelanjutan. Harus ada keseriusan dalam mengedukasi pelaku usaha mengenai peraturan yang berlaku, jenis-jenis perizinan yang dibutuhkan, serta bagaimana cara mengelola usaha dengan baik. Program-program pelatihan dan pendampingan usaha sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas para pelaku usaha. Sebagai tambahan, pemerintah daerah juga harus menyediakan berbagai informasi transparan mengenai proses perizinan. Hal ini akan mempermudah pelaku usaha untuk memahami langkah-langkah yang perlu diambil dan mengurangi potensi kebingungan atau ketidakpastian. Dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan akan terbangun kepercayaan yang lebih kuat, sehingga pelaku usaha merasa nyaman untuk berinvestasi dan berinovasi. Keberhasilan dari layanan keliling ini akan sangat tergantung pada implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa program ini berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Jika dilaksanakan dengan baik, layanan keliling ini dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mendukung pengembangan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, langkah ini menandakan adanya kemajuan dalam kebijakan pelayanan publik dan menjadi harapan baru bagi para pelaku usaha di Aceh Besar untuk tumbuh dan berkembang, berkontribusi pada perekonomian daerah secara keseluruhan. Semoga inisiatif ini diikuti oleh program-program lainnya yang lebih inovatif dan memberdayakan masyarakat dengan lebih luas lagi.