Inilah harta kekayaan  Badarudin, Kalapas Tanjung Raja, dinonaktifkan dari jabatannya setelah viral salah satu petugas lapasnya yang mengaku dimutasi Berita mengenai harta kekayaan Badarudin, Kalapas Tanjung Raja, yang dinonaktifkan akibat viralnya video petugas yang diduga terlibat dalam pesta sabu dengan narapidana adalah sebuah cerminan kompleksitas masalah dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan akuntabilitas di lembaga pemasyarakatan, yang seharusnya berfungsi sebagai tempat rehabilitasi bagi narapidana, bukan sebagai lokasi perilaku ilegal yang justru merusak proses rehabilitasi tersebut. Pertama-tama, penonaktifan Badarudin menunjukkan adanya respons terhadap situasi yang sangat memprihatinkan. Sebagai kalapas, dia memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan keamanan lembaga pemasyarakatan. Keterlibatan petugas dalam tindakan ilegal seperti penyalahgunaan narkoba tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menciptakan budaya yang dapat merusak seluruh sistem pemasyarakatan. Media sosial kini menjadi alat yang ampuh untuk mengungkap tindakan-tindakan tidak etis, dan berita ini menunjukkan bagaimana informasi dapat menyebar dengan cepat, mendorong tindakan segera dari otoritas terkait. Kedua, berita ini menyoroti masalah lebih luas yang melibatkan masalah narkoba di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya angka penyalahgunaan narkoba di kalangan tahanan dan narapidana, penting bagi pihak berwenang untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menangani masalah ini. Dengan adanya petugas yang terlibat dalam praktik ilegal, menandakan bahwa ada inefisiensi dalam sistem pengawasannya. Penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga berdampak pada keamanan dan integritas lembaga itu sendiri. Ketiga, penting untuk merenungkan sistem pendidikan dan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan. Apakah mereka mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menghadapi situasi semacam ini? Pengembangan kapasitas dan etika kerja petugas sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan tidak terjerumus dalam praktik yang merugikan. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menyiapkan petugas agar mereka dapat memegang tanggung jawab secara profesional. Akhirnya, respon publik terhadap insiden ini juga sangat penting. Rakyat berhak mengetahui bagaimana aparat negara menjalankan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, transparansi dalam penanganan kasus seperti ini menjadi kunci. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh petugas, dan sistem hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemasyarakatan. Secara keseluruhan, kasus ini menjadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperbaiki sistem pemasyarakatan di Indonesia. Diperlukan komitmen dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung rehabilitasi narapidana, serta memastikan bahwa aparatur negara bertindak sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku. Hasil positif dari insiden ini harus mengarah pada perbaikan yang berkelanjutan dalam sistem pemasyarakatan, demi kepentingan masyarakat luas.