Kemudian Tim Patroli Rayon Sat Samapta Polresta Manado melakukan penyelidikan di Pasar Bersehati Manado. Berita mengenai penyelidikan yang dilakukan oleh Polresta Manado terkait dugaan pungutan liar (pungli) di Pasar Bersehati menunjukkan betapa pentingnya upaya penegakan hukum dalam menjaga integritas dan keadilan di masyarakat. Kasus pungli, yang seringkali melibatkan praktik korupsi, dapat merugikan banyak pihak, terutama para pedagang kecil yang bergantung pada pendapatan harian mereka. Ketika pelaku dugaan pungli tidak melakukan setoran retribusi dengan benar, hal itu tidak hanya merugikan pendapatan asli daerah, tetapi juga menciptakan ketidakadilan di pasar. Dari sisi masyarakat, berita ini bisa memberikan harapan bahwa aparat penegak hukum berkomitmen untuk memerangi praktek korupsi yang dapat merusak tatanan ekonomi lokal. Langkah Polresta Manado untuk mengusut kasus ini perlu diapresiasi, karena menunjukkan bahwa pihak berwenang tidak tinggal diam terhadap indikasi penyalahgunaan kekuasaan. Pungli sering kali terjadi karena adanya interaksi antara oknum dan kekosongan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, tindakan proaktif dari aparat sangatlah penting untuk memberikan pesan tegas bahwa tindakan semacam itu tidak akan ditoleransi. Namun, untuk memperkuat penegakan hukum dalam kasus ini, dibutuhkan juga dukungan dari masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan praktik pungli sangatlah penting. Jika masyarakat merasa aman untuk melapor dan berani bersuara, maka potensi terjadinya pungli akan semakin kecil. Selain itu, edukasi tentang hak dan kewajiban dalam berbisnis juga perlu ditingkatkan, agar para pedagang tidak mudah terjebak dalam praktik tidak sah yang merugikan mereka. Pungli di pasar juga menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan dan manajemen pasar. Diperlukan sistem yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa retribusi dan pajak yang dibayarkan oleh para pedagang benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pasar yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan retribusi bisa menjadi solusi untuk memastikan uang yang dibayarkan benar-benar kembali ke masyarakat. Munculnya kasus ini juga memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan reformasi terhadap sistem pengelolaan pasar. Penerapan teknologi informasi yang lebih modern dalam pengelolaan retribusi bisa menjadi salah satu solusi untuk meminimalkan peluang terjadinya pungli. Dengan sistem elektronik, proses transaksi menjadi lebih transparan dan dapat dipantau dengan lebih baik. Akhirnya, harapan kita adalah agar pengusutan kasus ini berlanjut dengan transparan dan adil. Semua pihak yang terlibat harus menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar penegakan hukum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika kasus ini ditangani dengan baik, dapat menjadi langkah awal yang positif dalam menciptakan pasar yang bebas dari praktik pungli dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap institusi penegak hukum.