Plt Kepala Bappelitbangda Tasikmalaya Dudi Mulyadi menjelaskan liburan ke Thailand dibiayai uang pribadi pegawai, bukan APBD. Berita mengenai pegawai negeri sipil (PNS) di Tasikmalaya yang melakukan perjalanan liburan ke Thailand sepertinya mencuri perhatian publik, terutama terkait dengan pernyataan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelibangda) bahwa perjalanan tersebut dibiayai menggunakan uang pribadi, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tanggapan ini menunjukkan adanya polaritas antara kegiatan publik dan penggunaan uang pribadi yang seharusnya menjadi keduanya terpisah demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara. Di satu sisi, para PNS sebagai pegawai pemerintah adalah representasi dari pelayanan publik. Oleh karena itu, tindakan mereka seringkali dinilai dan diperhatikan oleh masyarakat. Apabila ada anggota PNS yang berlibur ke luar negeri, seperti Thailand, ada potensi persepsi negatif dari publik yang mungkin menganggap bahwa mereka kurang fokus dalam menjalankan tugasnya atau bahkan tidak sensitivitas terhadap kondisi masyarakat yang mungkin tengah menghadapi kesulitan. Dalam konteks ini, meski dibiayai dari uang pribadi, penting bagi PNS untuk menyadari dampak dari tindakan mereka terhadap citra pelayanan publik. Di sisi lain, perlu diingat bahwa PNS juga manusia yang berhak memiliki waktu untuk berlibur dan menikmati waktu pribadi. Apabila mereka secara transparan mengklaim bahwa perjalanan tersebut dibiayai dengan uang pribadi, semestinya hal itu dianggap sebagai hak pribadi mereka selama tidak menggunakan sumber daya negara. Namun, menjadi penting untuk menunjukkan bahwa pada saat yang sama, mereka harus tetap menjaga profesionalisme dan etika sebagai pelayan publik. Tindakan ini juga dapat membuka diskusi yang lebih luas tentang kesejahteraan para PNS. Jika mereka memiliki kemampuan finansial untuk berlibur ke luar negeri, dapat diartikan bahwa kondisi keuangan mereka cukup baik, yang mungkin tidak menjadi representasi bagi semua PNS. Ini menunjukan adanya ketidakmerataan dalam penghasilan dan tunjangan yang diterima para PNS, sehingga mendorong anggapan bahwa hanya pegawai tertentu yang dapat menikmati fasilitas dan kesempatan tersebut. Lebih jauh lagi, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian pada aspek transparansi dan akuntabilitas dalam hal pengelolaan anggaran dan tunjangan para PNS. Dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap para pegawai negeri, diharapkan akan mengurangi stigma negatif yang merugikan citra PNS secara keseluruhan. Pemerintah bisa melakukan langkah-langkah untuk mendidik PNS tentang pentingnya citra positif dan bagaimana tindakan mereka dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap pelayanan publik. Akhirnya, isu ini juga menggugah pentingnya komunikasi yang baik dari lembaga pemerintahan kepada masyarakat. Menyampaikan informasi dan klarifikasi tentang kebijakan, anggaran, serta penggunaan hak-hak PNS dapat membantu membangun kepercayaan dan minimnya penilaian negatif dari masyarakat. Pembenahan dalam hal komunikasi ini bisa mendorong pemahaman yang lebih baik dan mengurangi potensi konflik atau kesalahpahaman antara PNS dan publik yang mereka layani.