Debat Pilkada Kukar 2024: Paslon nomor 2 Awang Yacoub Luthman-Akhmad Zais menegaskan jika mereka terpilih, tak akan ada lagi KKN. Berita tentang debat Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar) 2024 yang melibatkan Awang Yacoub dan Akhmad Zais sangat menarik dan mengundang perhatian, terutama mengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Janji kedua kandidat untuk menghilangkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Pemkab merupakan salah satu isu sentral yang harus diperjuangkan oleh setiap pemimpin daerah. KKN tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat perkembangan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks politik Indonesia, masalah KKN sudah menjadi isu yang krusial dan sering kali menjadi sorotan masyarakat. Janji untuk menghapus KKN memang terdengar idealis, tetapi juga harus disertai dengan rencana konkret dan strategi yang jelas. Oleh karena itu, pernyataan Awang Yacoub dan Akhmad Zais tidak hanya perlu dijadikan sebagai slogan kampanye, tetapi harus diakselerasi melalui program-program yang terukur dan transparan. Ini berarti bahwa mereka harus menjelaskan langkah-langkah apa saja yang akan diambil untuk memastikan tidak adanya timbulnya praktik KKN di pemerintahan. Salah satu pendekatan yang bisa dijalankan adalah memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal. Penguatan lembaga pengawas seperti Inspektorat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memantau anggaran dan penggunaan dana, bisa membantu menekan praktik KKN. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam pengawasan proyek-proyek pemerintah melalui forum-forum partisipatif atau pemanfaatan teknologi informasi juga bisa menjadi langkah efektif untuk menciptakan transparansi. Di sisi lain, masyarakat juga harus teredukasi dan diberdayakan untuk berperan aktif dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Melalui pendidikan politik yang baik, warga akan lebih memahami hak dan kewajibannya serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Peran serta masyarakat sangat penting karena mereka adalah pihak yang paling merasakan dampak dari kebijakan pemerintah. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa menghilangkan KKN di pemerintahan bukanlah hal yang mudah. Ini memerlukan komitmen yang kuat dari para pemimpin yang terpilih serta dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Jika dalam praktek ternyata terdapat perbedaan antara janji dan realitas, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat akan semakin menurun. Oleh karena itu, integritas dan konsistensi dalam tindakan para kandidat harus selalu dipertanyakan dan diawasi. Dengan demikian, kita berharap agar janji-janji ini tidak hanya menjadi retorika politik semata, melainkan juga terwujud dalam tindakan nyata. Pilkada Kukar 2024 ini menjadi momen penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang bukan hanya berjanji, tetapi juga memiliki track record yang jelas dalam komitmennya melawan KKN. Mari kita dukung calon yang mampu menunjukkan integritas dan visi yang sesuai untuk memajukan daerah kita.