Jelang Hari terakhir kampanye akbar, Bawaslu PPU ingatkan paslon Pilkada 2024 dan timses untuk patuhi aturan. Berita tentang pengingat yang disampaikan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) PPU menjelang hari terakhir kampanye akbar menjelang pilkada 2024 adalah hal yang penting dan relevan dalam konteks demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia. Dalam setiap pemilihan, baik itu pemilihan presiden, pemilihan legislatif, maupun pemilihan kepala daerah, integritas dan transparansi merupakan hal yang sangat vital. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa semua proses kampanye berlangsung secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengingat ini menjadi krusial mengingat hari terakhir kampanye adalah momentum penting yang dapat mempengaruhi keputusan pemilih. Banyak calon yang cenderung melakukan upaya ekstra untuk menarik perhatian pemilih, dan dalam situasi seperti ini, potensi pelanggaran terhadap aturan kampanye bisa meningkat. Oleh karena itu, penekanan Bawaslu untuk mematuhi semua peraturan tidak hanya untuk menjaga kesetaraan diantara para calon, tetapi juga untuk melindungi hak-hak pemilih agar dapat memilih dengan informasi yang akurat dan bebas dari pengaruh negatif. Satuan regulasi yang ketat dalam kampanye juga sangat penting untuk mencegah praktik-praktik yang tidak etis, seperti money politics, penyebaran hoaks, serta intimidasi terhadap pemilih. Bawaslu perlu berperan aktif dalam tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai pemilih. Dengan pengetahuan tersebut, masyarakat diharapkan lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh kampanye yang tidak beretika. Selain itu, pengawasan kampanye oleh Bawaslu juga mencerminkan komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap kualitas demokrasi. Landasan demokrasi yang kuat akan memberikan kepercayaan publik kepada proses pemilihan dan hasil yang dihasilkan. Dalam jangka panjang, ini akan berkontribusi pada stabilitas politik dan pembangunan sosial yang lebih baik. Namun, kita juga perlu mempertimbangkan tantangan dalam pelaksanaan pengawasan ini. Seringkali, keterbatasan sumber daya dan akses informasi menjadi hambatan bagi Bawaslu untuk melakukan fungsinya secara maksimal. Oleh karena itu, kolaborasi dengan pihak-pihak lain, termasuk masyarakat sipil dan media, sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pemilu yang sehat dan demokratis. Pada akhirnya, harapan kita adalah agar semua calon pasangan yang bertanding dalam pilkada 2024 dapat menghormati dan mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan. Hal ini bukan hanya untuk kepentingan politik mereka semata, tetapi juga demi menjaga marwah demokrasi dan memfasilitasi pemilih untuk dapat memberikan suara mereka pada hari pemilihan dengan sepenuh hati dan keyakinan. Bawaslu sebagai pengawas harus terus berkomitmen untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh integritas dan profesionalisme.