Ani mengatakan untuk tanggal pelaksanaan SKB akan diumumkan selanjutnya melalui website resmi BKD Kalbar https://bkd.kalbarprov.go.id/. Berita mengenai 116 pelamar CPNS Pemprov Kalbar yang berhasil lolos Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) menunjukkan bahwa dalam proses rekrutmen pegawai negeri sipil, transparansi dan keadilan harus menjadi prioritas utama. Kenaikan jumlah pelamar dan harapan yang tinggi untuk mendapatkan posisi di pemerintahan sering kali membawa serta risiko penyalahgunaan dan praktik tidak etis, seperti calo yang menjanjikan kelulusan. Hal ini sangat disayangkan karena dapat merusak integritas proses seleksi yang seharusnya berjalan secara adil. Ani, sebagai pejabat yang mengingatkan pelamar untuk tidak mempercayai oknum calo, menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas proses rekrutmen. Hal ini penting karena kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan rekrutmen pegawai negeri sangat bergantung pada transparansi dan keadilan. Pesan yang disampaikan oleh Ani ini seharusnya menjadi pengingat bagi semua pelamar bahwa keberhasilan dalam ujian haruslah berdasar pada usaha dan kemampuan masing-masing individu, bukan melalui jalur tidak resmi yang bisa merugikan banyak pihak. Satu hal yang perlu dicermati adalah tantangan yang dihadapi oleh pelamar. Dalam beberapa kasus, pelamar yang tidak berhasil seringkali merasa tertipu oleh janji-janji calo. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih intensif mengenai proses rekrutmen, serta dampak negatif dari praktik calo, perlu dilakukan. Pendidikan dan penyuluhan mengenai kejujuran dalam pelamar CPNS harus dimulai sejak dini, baik melalui lembaga pendidikan maupun di tingkat masyarakat umum. Selanjutnya, pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap proses rekrutmen CPNS. Penggunaan teknologi seperti sistem ujian online yang lebih terjamin keamanannya dapat mengurangi kemungkinan praktik curang. Selain itu, adanya saluran pengaduan bagi pelamar yang merasa terintimidasi atau tergoda untuk menggunakan jasa calo akan memberikan ruang bagi mereka untuk melapor dan mencegah praktik tersebut meluas. Mengantisipasi masalah ini juga perlu melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat. Kesadaran akan pentingnya etika dalam rekrutmen dapat dibangun melalui kampanye publik yang menjelaskan bahwa keberhasilan karier di sektor publik seharusnya dicapai melalui usaha yang tulus. Dengan pendekatan holistik seperti ini, diharapkan kita dapat membangun sistem rekrutmen CPNS yang lebih bersih dan dapat dipercaya. Akhirnya, langkah-langkah pencegahan yang dilakukan tidak hanya akan membantu mengurangi praktik calo, tetapi juga dapat meningkatkan semangat kompetisi yang sehat di kalangan pelamar. Ini akan memberikan ruang bagi SDM yang berkualitas dan berintegritas untuk mendapatkan posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Keadilan dalam proses rekrutmen akan menciptakan pegawai negeri yang lebih profesional dan berdedikasi, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.