Gutmen juga menyebutkan Pemerintah Kabupaten Landak telah mendapatkan 11 kali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut dari BPK RI. Berita tentang pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh Penjabat Bupati Landak menandakan langkah yang positif dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Korupsi adalah salah satu masalah yang paling merugikan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Landak. Dengan adanya rakor ini, jelas menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk memerangi praktik-praktik tidak etis yang dapat menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Satunya tujuan dari program pemberantasan korupsi adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa pemimpin daerah menunjukkan kepedulian yang nyata terhadap pencegahan korupsi, ini bisa meningkatkan rasa percaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kepercayaan merupakan modal penting dalam menjalin hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk terus berupaya menunjukkan integritas dan akuntabilitas di dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan. Kegiatan seperti rakor ini juga dapat menjadi forum bagi berbagai pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Melibatkan berbagai stakeholders, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, akan menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam membangun sistem yang lebih transparan. Ketika setiap pihak berperan aktif dan memiliki komitmen yang sama, maka upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dapat lebih mudah diimplementasikan. Namun, menangani korupsi bukanlah perkara mudah. Diperlukan langkah-langkah konkret yang sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak hanya perlu mengadakan rakor, tetapi juga menerapkan mekanisme pengawasan yang efektif, menyediakan saluran bagi masyarakat untuk melapor jika menemukan indikasi korupsi, serta memastikan adanya sanksi tegas bagi mereka yang terbukti melakukan penyimpangan. Tanpa adanya tindakan-tindakan nyata, kekhawatiran masyarakat akan korupsi akan tetap ada. Pendidikan dan sosialisasi mengenai integritas juga menjadi bagian penting dari upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya laporan transparan serta manfaat dari pemerintahan yang bersih. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan akan muncul resistensi terhadap praktik-praktik korupsi dari akar rumput. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah menjadi sangat vital. Secara keseluruhan, pembukaan rakor ini adalah langkah awal yang baik, namun perlu diikuti dengan komitmen nyata dan tindakan tegas untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kabupaten Landak. Keberhasilan kegiatan ini akan sangat bergantung pada dukungan semua pihak, serta kesadaran kolektif untuk menciptakan budaya anti-korupsi yang kuat. Kami berharap bahwa langkah ini bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih signifikan dan berkelanjutan dalam bidang pemerintahan di daerah tersebut.