Video petugas lapas menangis dan mengaku dimutasi gegara rekam narapidana (napi) pesta sabu, mendadak viral di media sosial. Berita mengenai petugas Lapas yang menangis setelah dimutasi karena merekam napi yang pesta sabu menarik perhatian banyak pihak, terutama terkait dengan kondisi sistem penitensia di Indonesia. Kasus ini mencerminkan banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, baik dari perspektif keamanan, integritas institusi, maupun perlindungan bagi petugas yang berani melaporkan pelanggaran. Pertama-tama, tindakan petugas lapas yang merekam aktivitas ilegal di dalam lembaga pemasyarakatan menunjukkan adanya keberanian dan integritas. Petugas tersebut mungkin memiliki niat untuk memperbaiki keadaan serta memastikan bahwa tindakan kriminal tidak dibiarkan terjadi. Namun, pelaporan semacam itu sering kali tidak diimbangi dengan dukungan yang memadai dari institusi, yang pada akhirnya dapat berujung pada konsekuensi negatif bagi mereka yang mencoba bertindak sesuai dengan kode etik. Kedua, keputusan untuk memutasi petugas tersebut, jika dikaitkan dengan tindak lanjut dari aksi merekam, menimbulkan pertanyaan besar mengenai kebijakan internal yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Ketika tindakan melaporkan pelanggaran justru berujung pada sanksi, hal ini dapat menciptakan suasana di mana petugas merasa tertekan untuk tidak melapor dan bersikap diam terhadap pelanggaran yang terjadi di sekitarnya. Ini bukan hanya merugikan individu petugas, tetapi juga memperburuk kondisi di lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Selanjutnya, kasus ini menggambarkan isu lebih besar mengenai krisis di sistem pemasyarakatan Indonesia. Dalam banyak kasus, praktik penyalahgunaan narkoba di dalam penjara bukanlah hal yang baru, dan sering kali diabaikan oleh pihak yang berwenang. Hal ini memicu pertanyaan mendalam mengenai pengawasan dan sistem rehabilitasi yang ada saat ini. Jika napi dapat dengan bebas mengakses narkoba, jelas ada kelonggaran dalam pengawasan dan sistem pengendalian yang perlu ditangani. Dari sudut pandang kebijakan, perlu adanya evaluasi terkait dengan sistem reward and punishment bagi petugas lapas. Kebijakan yang lebih transparan dan adil sangat diperlukan agar petugas yang bertindak dengan integritas mendapatkan dukungan yang layak. Selain itu, institusi juga harus menyediakan lingkungan di mana pelaporan pelanggaran tidak hanya didorong, tetapi juga dilindungi. Terakhir, media dan masyarakat perlu lebih aktif dalam mengawasi dan mendorong perubahan positif dalam lembaga pemasyarakatan. Kesadaran publik tentang masalah ini dapat membantu menciptakan tekanan bagi pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan reformasi yang diperlukan. Dengan demikian, diharapkan kita dapat melihat perbaikan dalam penegakan hukum dan pengelolaan lepasnya para narapidana di Indonesia, demi kebaikan bersama dan penerapan hukum yang lebih adil.