Bustami Hamzah, mengecam keras keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang menghentikan debat Pilgub Aceh ketiga. Terkait berita berjudul "Bustami Kecam Pembatalan Debat Ketiga, Sebut sebagai Pelanggaran Pemilu", terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Pertama, debat publik merupakan salah satu pilar penting dalam proses demokrasi, terutama selama masa pemilu. Debat memberikan kesempatan bagi calon pemimpin untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat. Selain itu, debat juga menjadi ajang bagi pemilih untuk melihat kemampuan, kepiawaian, serta pandangan calon dalam menangani isu-isu penting. Oleh karena itu, pembatalan debat dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan. Pernyataan Bustami yang mengecam pembatalan debat dapat dipahami sebagai bentuk kepedulian terhadap integritas pemilu. Dalam konteks demokrasi, pembatalan debat dapat dipandang sebagai upaya untuk menghindari pengawasan masyarakat terhadap kinerja calon. Hal ini dapat menimbulkan anggapan bahwa ada hal-hal tertentu yang ingin disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, sikap Bustami menunjukkan bahwa dia mengharapkan adanya ruang yang adil bagi semua calon untuk bertanding secara terbuka, dan publik bisa menilai secara langsung. Di sisi lain, pembatalan debat juga bisa dilihat dari sudut pandang logistik dan kondisi yang mungkin mempengaruhi keputusan tersebut. Namun, jika alasan di balik pembatalan tersebut tidak jelas atau dianggap dapat diperdebatkan, hal ini tentunya berpotensi menambah keraguan masyarakat terhadap proses pemilu secara keseluruhan. Sebagai langkah lebih lanjut, penting bagi penyelenggara pemilu untuk memberikan penjelasan yang transparan kepada publik agar kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi tetap terjaga. Selain aspek teknis, ada juga pertanyaan mengenai dampak pembatalan debat terhadap partisipasi pemilih. Debat seharusnya bisa memicu ketertarikan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pemilu. Jika debat dibatalkan, mungkin ada risiko bahwa masyarakat menjadi apatis dan kurang tertarik untuk memberikan suara mereka. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat krusial untuk kelangsungan demokrasi, dan segala tindakan yang dapat mengurangi partisipasi tersebut harus diperhatikan dengan serius. Kecaman terhadap pembatalan debat seperti yang dinyatakan oleh Bustami juga dapat mendorong diskusi lebih luas mengenai pentingnya reformasi dalam proses pemilu. Jika terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam proses, maka perlu ada mekanisme yang jelas untuk menyalurkan aspirasi dan kritik dari masyarakat. Ini juga berfungsi untuk menjaga agar semua pihak yang terlibat dalam pemilu dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan demikian, berita mengenai kecaman Bustami tersebut tidak hanya menyoroti pembatalan debat itu sendiri, tetapi juga membuka ruang diskusi mengenai dinamika pemilu dan pentingnya menjaga integritasnya. Penting bagi semua pihak, baik masyarakat maupun penyelenggara pemilu, untuk menyadari bahwa setiap langkah dalam pemilu akan berdampak pada masa depan demokrasi di tanah air. Komitmen terhadap keadilan dan transparansi harus terus dijaga agar kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dapat tetap terpelihara.