Desakan ini kembali muncul dalam Focus Group Discussion atau FGD dihadiri para tokoh dan pemerhati Adat Aceh di AMD Kupi Banda Aceh, Minggu (17/11/202 Berita mengenai tokoh dan pemerhati adat Aceh yang meminta Penjabat (Pj) Gubernur untuk menyelesaikan konflik Majelis Adat Aceh (MAA) mencerminkan ketidakpuasan terhadap keadaan yang mengganggu harmoni dan keberlangsungan budaya adat di Aceh. Dalam konteks ini, penting untuk melihat bagaimana konflik ini dapat berdampak pada masyarakat lokal dan pelestarian budaya yang telah ada selama berabad-abad. Pertama-tama, perlu diakui bahwa MAA memiliki peran yang signifikan dalam menjaga nilai-nilai adat dan tradisi masyarakat Aceh. Sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi dan melestarikan adat, MAA seharusnya menjadi mediator yang efektif dalam menyelesaikan konflik yang mungkin muncul di dalam masyarakat. Ketika konflik ini dibiarkan berlarut-larut, akan ada risiko bahwa tradisi dan norma-norma yang telah ada akan tergerus, serta potensi munculnya ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Lebih lanjut, peran Pj Gubernur dalam menyelesaikan konflik ini bisa menjadi langkah positif. Namun, hal ini perlu difasilitasi dengan pendekatan yang hati-hati dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Pj Gubernur harus mendorong dialog yang konstruktif antara pemangku kepentingan, termasuk tokoh adat, komunitas lokal, dan pemerintahan. Penyelesaian konflik yang inklusif bukan hanya akan menguntungkan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga memperkuat rasa persatuan dan identitas di kalangan masyarakat Aceh. Salah satu tanggung jawab utama Pj Gubernur adalah memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi. Dengan melakukan hal ini, pemerintah tidak hanya menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian budaya, tetapi juga memberi ruang bagi berbagai suara dan pandangan dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi kemajuan sosial dan ekonomi di daerah tersebut. Secara keseluruhan, penyelesaian konflik MAA oleh Pj Gubernur akan memerlukan pendekatan yang berlandaskan pada rasa saling menghormati dan kolaborasi. Selain itu, penting bagi semua pihak untuk mencari solusi yang tidak hanya mengatasi konflik saat ini, tetapi juga mencegah munculnya masalah di masa depan. Melalui langkah-langkah yang tepat, Aceh bisa tetap berada di jalur pelestarian budaya sambil menghadapi tantangan perkembangan zaman.