dr. H. Mufti Aimah Nurul Anam, M.I.Kom adalah anggota DPR RI untuk periode 2024-2029. Berita mengenai sosok Mufti Anam, seorang Anggota DPR RI, yang mengutuk aksi Isa Zega, seorang transgender yang melakukan umroh dengan mengenakan hijab, mencerminkan kompleksitas isu gender dan agama di Indonesia. Tindakan Mufti Anam yang mengungkapkan pendapatnya mengenai hal ini menunjukkan adanya pro dan kontra dalam masyarakat terkait penerimaan identitas gender tertentu dalam konteks praktik keagamaan. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjalankan ibadah mereka, termasuk umroh, tanpa merasa terdiskriminasi. Namun, kenyataannya, sikap konservatif dalam beberapa kalangan masyarakat Indonesia sering kali menimbulkan polarisasi, terutama ketika berhadapan dengan isu-isu yang terkait dengan identitas gender dan ekspresi seksual. Dalam konteks ini, pendapat Mufti Anam dapat dilihat sebagai representasi dari pandangan tradisional yang masih mendominasi di banyak daerah di Indonesia. Selanjutnya, reaksi negatif terhadap Isa Zega bisa juga mencerminkan ketidakpahaman atau ketidakmampuan beberapa kelompok dalam menerima keberagaman. Indonesia, sebagai negara yang mengusung prinsip Bhinneka Tunggal Ika, seharusnya bisa lebih mengapresiasi perbedaan yang ada termasuk dalam hal identitas gender. Diskursus yang lebih inklusif dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai gender seharusnya menjadi bagian dari materi pendidikan, agar masyarakat bisa lebih terbuka dan tidak mudah terprovokasi. Di sisi lain, aksi yang dilakukan oleh Isa Zega juga bisa diperdebatkan. Tindakan tersebut dapat menjadi simbol perlawanan dan pelebaran ruang bagi individu transgender untuk mendapatkan pengakuan dan hak mereka dalam masyarakat. Namun, hal ini harus dilakukan dengan tetap menghormati norma-norma dan tradisi yang ada, termasuk dalam konteks keagamaan. Seringkali, di tengah upaya untuk mengekspresikan identitas, terjadi benturan dengan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas, yang menyebabkan konflik. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk dialog yang konstruktif antara berbagai pihak. Dialog tersebut harus melibatkan tokoh agama, akademisi, serta masyarakat sipil untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu gender dan keagamaan. Dengan mengedepankan pendekatan yang berbasis pada dialog, diharapkan dapat tercipta kesepahaman dan penerimaan yang lebih luas. Dengan konteks yang ada, media juga memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang jernih dan adil mengenai isu-isu ini. Penyajian berita yang sensasional atau satu sisi dapat memperburuk situasi dan meningkatkan ketegangan sosial. Sebagai konsumen berita, penting bagi masyarakat untuk kritis dalam mengkaji informasi yang mereka terima, sehingga tidak terjebak dalam stereotip atau stigma yang tidak berdasar. Penting untuk memfasilitasi ruang bagi banyak suara, termasuk mereka yang terpinggirkan dalam isu ini. Dengan mempromosikan kesetaraan dan pemahaman terhadap keragaman, diharapkan Indonesia dapat maju menuju masyarakat yang lebih inklusif, di mana semua warga negara, termasuk mereka yang identitas gendernya beragam, dapat beribadah dan hidup dengan penuh martabat. Dialog dan pengertian adalah kunci untuk menciptakan harmoni dalam keberagaman ini.