Wapres Gibran mengingatkan, jangan sampai konflik kecil yang terjadi saat pilkada membesar karena tak kunjung diselesaikan. Berita yang berjudul "Wapres Minta Bawaslu Selesaikan Konflik Pilkada: Sekecil Apapun, Jangan Sampai Membesar" menunjukkan perhatian serius dari pemerintah terhadap situasi yang bisa memicu ketegangan dalam proses pemilihan kepala daerah. Dalam konteks demokrasi, pemilihan yang bebas dan adil adalah fondasi yang sangat penting. Oleh karena itu, peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mengawasi jalannya pilkada, termasuk menyelesaikan konflik, menjadi sangat vital. Konflik-konflik kecil dalam pilkada sering kali bisa berkembang menjadi isu yang lebih besar jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Ketidakpuasan, protes, atau bahkan kecurangan yang terjadi di tingkat lokal dapat mengganggu kestabilan dan menciptakan ketidakpercayaan di antara masyarakat. Wapres yang meminta Bawaslu bertindak proaktif menunjukkan bahwa ada kesadaran akan pentingnya pencegahan daripada penanggulangan. Ini adalah pendekatan yang lebih konstruktif, di mana pihak berwenang diharapkan mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pilkada. Tindakan segera untuk menyelesaikan konflik di tingkat lokal juga berdampak pada legitimasi hasil pemilihan. Masyarakat perlu merasa bahwa setiap suara mereka dihargai dan bahwa proses pemilihan berlangsung tanpa adanya intervensi negatif. Langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu dan pihak-pihak terkait untuk meredakan ketegangan akan menjadi gambaran penting dari komitmen pemerintah dalam menjaga demokrasi yang sehat. Jika konflik kecil dibiarkan tumbuh, dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada institusi dan calon pemimpin mereka. Selain itu, pentingnya edukasi masyarakat juga tidak dapat diabaikan. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilihan, sehingga mereka menjadi lebih kritis dan sadar dalam berpartisipasi. Dengan membangun budaya pemilihan yang inklusif dan mendidik, diharapkan konflik yang muncul juga dapat diminimalisir. Dalam kesimpulan, upaya Wapres untuk mendorong Bawaslu menyelesaikan konflik pilkada dengan cepat dan efektif adalah langkah yang positif untuk menjaga stabilitas dan integritas pemilihan. Jika lembaga pengawas mampu bertindak dengan tegas dan adil, maka harapan akan terwujudnya proses demokrasi yang bersih dan transparan akan semakin dekat. Ini adalah tantangan yang tidak hanya dihadapi oleh Bawaslu, tetapi juga oleh semua pemangku kepentingan di dalam ekosistem politik Indonesia.