Roy menjelaskan bahwa UMKM merupakan seluruh usaha masyarakat dari desa sampai di kota, tentu saja jumlahnya banyak. Berita mengenai pernyataan Disperindagkop Sanggau tentang masih banyaknya UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang belum memiliki legalitas adalah sebuah isu yang sangat menarik dan relevan dalam konteks perkembangan ekonomi lokal. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia, menyumbang sebagian besar lapangan kerja dan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Namun, tanpa legalitas yang jelas, UMKM akan menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan mereka. Pertama, legalitas sangat penting untuk melindungi hak-hak pemilik usaha, baik dalam aspek hukum maupun di pasar. Tanpa izin atau registrasi yang formal, UMKM rentan terhadap praktik yang tidak adil, seperti penegakan hukum yang sewenang-wenang atau persaingan tidak sehat. Selain itu, memiliki legalitas akan membuka akses bagi UMKM untuk mengikuti berbagai program bantuan pemerintah, mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, dan berpartisipasi dalam tender atau proyek yang lebih besar. Dalam konteks ini, upaya yang dilakukan oleh Disperindagkop Sanggau perlu diapresiasi. Program-program sosialisasi mengenai pentingnya legalitas bagi UMKM, pelatihan dan pendampingan dalam proses pengurusan izin usaha, serta penyediaan informasi terkait kebijakan dan peraturan yang mengatur UMKM menjadi langkah yang positif. Namun, di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses pengurusan izin tidak terlalu rumit dan menghabiskan waktu, sehingga bisa mendorong lebih banyak UMKM untuk melakukan legalisasi usaha mereka. Satu tantangan yang sering dihadapi adalah minimnya pemahaman dari para pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas. Oleh karena itu, edukasi yang menyasar kelompok-kelompok ini harus dilakukan secara lebih intensif. Pemerintah juga bisa berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah, komunitas bisnis, atau akademisi untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang legalitas dan manfaatnya secara lebih luas. Selanjutnya, perlu juga dilakukan evaluasi tentang bagaimana aksesibilitas dan biaya yang terkait dengan pengurusan legalitas. Jika proses dan biaya yang diperlukan dianggap terlalu berat, maka kemungkinan besar UMKM akan tetap memilih untuk tidak melakukannya. Dengan kata lain, pemerintah harus menciptakan ekosistem yang mendukung agar UMKM merasa termotivasi untuk mendapatkan legalitas tanpa terbebani. Akhirnya, kesuksesan dalam mendorong UMKM untuk memiliki legalitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Pelaku bisnis, termasuk para pengusaha besar dan perusahaan swasta, juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung. Mereka bisa melibatkan UMKM dalam rantai pasokan mereka dan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh, sambil mendorong mereka untuk mendapatkan legalitas yang diperlukan. Secara keseluruhan, isu legalitas UMKM adalah persoalan kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional. Dengan kerjasama antara berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil, diharapkan jumlah UMKM yang memiliki legalitas dapat meningkat, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada perekonomian daerah dan nasional.