Kuasa hukum, PAM, Glorio Sanen mengatakan, ada beberapa alasan yang membuat pihaknya melakukan praperadilan. Berita mengenai gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) atas kasus korupsi pengadaan tanah mencerminkan dinamika yang kompleks dalam penegakan hukum di Indonesia. Kasus pengadaan tanah, yang sering kali melibatkan kepentingan publik dan pribat, kerap kali menjadi sorotan karena dapat berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Gugatan semacam ini menunjukkan bahwa ada elemen-elemen yang merasa dirugikan atau mungkin memiliki kepentingan dalam kasus tersebut, yang mendorong mereka untuk menggunakan praperadilan sebagai mekanisme hukum. Praperadilan sendiri merupakan langkah hukum yang penting dalam sistem peradilan Indonesia. Ini memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa bahwa proses hukum yang sedang dijalani tidak sesuai prosedur atau merugikan untuk mengajukan banding sebelum masuk ke proses berlitan. Hal ini bisa menciptakan keseimbangan dalam sistem hukum, tetapi juga bisa disalahgunakan untuk menghindari pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas mereka. Di sisi lain, kasus ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh Kejati Kalbar dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pengadaan tanah. Kasus korupsi sering kali melibatkan banyak pihak, dan proses penyidikan yang panjang serta kompleks dapat mengakibatkan munculnya berbagai gugatan hukum. Ini menunjukkan perlunya sistem yang lebih efisien dan transparan dalam menangani kasus-kasus korupsi agar masyarakat dapat melihat bahwa tindakan hukum benar-benar dilakukan dengan adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, berita ini juga dapat menjadi momen kritis bagi publik untuk menilai sejauh mana integritas dan profesionalisme institusi penegak hukum, dalam hal ini Kejati Kalbar. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya dilihat dari jumlah kasus yang berhasil ditangani, tetapi juga dari kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Oleh karena itu, tindakan atau langkah lanjutan yang diambil oleh Kejati Kalbar setelah gugatan ini sangat menentukan reputasi mereka di mata publik. Dari perspektif kebijakan publik, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan mekanisme pengawasan dalam pengadaan tanah, agar kasus korupsi semacam ini tidak terulang. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, masyarakat dapat merasa lebih percaya terhadap proses pengadaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Penyerapan anggaran dan aset milik negara melalui pengadaan tanah seharusnya dilakukan dengan efektif dan efisien, serta terbebas dari praktik korupsi. Secara keseluruhan, berita ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak—termasuk penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Seluruh elemen harus berkomitmen untuk memberantas praktik korupsi, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Tanpa ada upaya bersama untuk melawan korupsi, kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik akan semakin menurun, yang dapat berdampak buruk pada stabilitas dan pembangunan suatu daerah atau negara.