Proses uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diwarnai dengan wacana penghapusan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Berita terkait keinginan Johanis Tanak untuk menghapus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang menciptakan reaksi yang beragam di kalangan masyarakat dan anggota DPR RI. OTT merupakan salah satu metode yang selama ini diandalkan KPK untuk memberantas korupsi, dan dalam banyak kasus, tindakan ini berhasil mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pihak swasta. Melihat reaksi yang positif dari sejumlah anggota DPR RI, hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pandangan mengenai cara yang tepat untuk memberantas korupsi di Indonesia. Satu sisi dari argumen yang mendukung penghapusan OTT mungkin berpendapat bahwa metode ini cenderung menciptakan ketidakpastian hukum dan bisa berujung pada penyalahgunaan wewenang. Kritik terhadap OTT sering kali berkisar pada jalur hukum yang dipandang tidak transparan dan potensi stigmatisasi terhadap individu yang belum terbukti bersalah. Namun, di sisi lain, perlu diingat bahwa OTT juga telah menjadi alat yang efektif untuk menggugah kesadaran publik tentang bahaya korupsi, serta menanamkan rasa takut di kalangan pelaku korupsi. Dalam konteks ini, diperlukan diskusi mendalam mengenai efektifitas kebijakan apa yang paling cocok untuk menjaga integritas lembaga pemerintahan dan kepercayaan publik. Menghapus OTT tanpa alternatif yang jelas dapat menimbulkan risiko bahwa tindakan korupsi akan semakin merajalela, dan KPK yang menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi akan kehilangan salah satu instrumen penting dalam menjalankan tugasnya. Lebih dari itu, adanya riuh tepuk tangan dari anggota DPR yang mendukung gagasan ini mengacu pada pertanyaan yang lebih besar: apakah anggota legislatif itu sendiri merasa terancam oleh OTT KPK? Jika iya, ini bisa jadi pertanda bahwa ada agenda politik tertentu yang ingin dilindungi, atau mungkin mereka merasa bahwa metode OTT tersebut adalah bentuk intervensi yang berlebihan terhadap institusi politik. Hal ini dapat menjadi sinyal bagi masyarakat bahwa perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku anggota legislatif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Melihat dari perspektif hukum dan keadilan, medan pertarungan melawan korupsi adalah medan yang komplek, memerlukan pendekatan multi-aspek. Menghapus OTT bukanlah solusi instan yang dapat menyelesaikan masalah mendasar dalam sistem yang korup. Sebaliknya, upaya untuk memperkuat KPK dan memberikan dukungan perundang-undangan yang lebih baik haruslah menjadi prioritas, agar lembaga tersebut dapat beroperasi secara maksimal tanpa campur tangan politik. Terakhir, isu ini menjadi sangat relevan dan mendesak di tengah seringnya masyarakat dibombardir dengan berita kasus korupsi. Apakah dengan menghapus OTT maka akan ada langkah-langkah lain yang lebih progresif dari DPR dan pemerintah untuk mengatasi korupsi? Atau justru kebijakan ini menandakan mundurnya komitmen kolektif dalam pemberantasan korupsi? Ini adalah pertanyaan penting yang harus dijawab oleh semua pihak yang terlibat, demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan bebas dari praktik korupsi.