Wajah lesu tergambar dari Sumardi. Petani berusia 64 tahun asal Rantau Bakula, Banjar itu tetap divonis bersalah oleh PN Martapura Berita tentang keputusan hukuman rumah bagi petani Rantau Bakula, Sumardi, yang diputuskan selama 5 bulan menjadi sangat mencolok di tengah perhatian publik. Tindakan ini tentu memunculkan berbagai opini dan tanggapan dari berbagai pihak, terutama dari kalangan petani dan masyarakat yang merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Di satu sisi, penahanan ini mungkin dianggap sebagai langkah untuk menjaga ketertiban, tetapi di sisi lain, hal tersebut dapat memicu ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Sumardi mengekspresikan ketidakpuasannya dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak adil. Dalam konteks ini, penting untuk melihat faktor-faktor yang mendasari kasus ini. Apakah keputusan ini diambil berdasarkan fakta yang obyektif? Sudahkah dilakukan kajian mendalam mengenai dampak keputusan ini terhadap kehidupan petani dan masyarakat sekitar? Sebagai individu yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, tentu saja Sumardi merasa tertekan, dan alasan di balik penahanannya perlu dipertanyakan secara mendalam. Kasus penahanan petani ini juga membuka diskusi tentang perlindungan hak-hak petani. Dalam banyak kasus, petani sering kali menjadi korban kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada mereka. Dalam situasi ini, sangat penting bagi pemerintah dan pihak berwenang untuk memahami konteks di lapangan dan memberikan kebijakan yang lebih adil dan mendukung kesejahteraan petani. Tanpa dukungan yang memadai, akan sangat sulit bagi petani untuk bertahan dan menjalankan aktivitas pertanian mereka dengan baik. Di level yang lebih luas, kasus ini mencerminkan isu sosial yang lebih besar terkait dengan akses keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Seluruh sistem hukum harus bersifat adil dan transparan, di mana setiap individu, termasuk petani, mendapatkan perlindungan yang layak tanpa diskriminasi. Situasi ini sangat relevan mengingat betapa pentingnya peran petani dalam ketahanan pangan dan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk bersolidaritas dengan Sumardi dan petani lainnya. Dukungan dari masyarakat sipil dapat menjadi kekuatan pendorong untuk perubahan kebijakan yang lebih adil. Media juga memegang peranan penting dalam menyuarakan ketidakadilan yang dihadapi petani, memberikan perhatian yang lebih kepada isu-isu ini sehingga pihak berwenang diingatkan untuk bertindak sesuai dengan prinsip keadilan. Akhirnya, kasus Sumardi mengingatkan kita akan betapa kompleksnya hubungan antara pemerintah, hukum, dan petani. Masyarakat, pemerintah, dan sistem hukum perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa petani tidak hanya dilindungi hak-haknya, tetapi juga dapat menjalani kehidupan yang layak tanpa takut akan tindakan pembalasan. Dialog terbuka dan comunity engagement yang lebih baik diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan kenyataan di lapangan.