Kakanwil Kemenkumham DIY menyatakan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane tidak dibebaskan. Dia masih jadi tahanan di Lapas Perempuan Yogyakarta, Gunungkidul. Judul berita 'Kanwil Kemenkumham DIY Tegaskan Mary Jane Tidak Dibebaskan' mencerminkan situasi yang kompleks terkait kasus hukum yang melibatkan Mary Jane Veloso, seorang wanita asal Filipina yang terjerat dalam kasus penyelundupan narkoba di Indonesia. Tanggapan mengenai berita ini bisa dilihat dari berbagai perspektif, mulai dari aspek hukum, kemanusiaan, hingga dampak sosial. Dari sudut pandang hukum, keputusan Kanwil Kemenkumham DIY untuk tidak membebaskan Mary Jane mencerminkan penerapan hukum yang ketat di Indonesia, terutama terkait dengan kasus narkoba. Indonesia memiliki salah satu kebijakan narkotika yang paling ketat di dunia, dengan hukuman mati sebagai salah satu konsekuensinya. Dalam konteks ini, tindakan Kemenkumham DIY dapat dipandang sebagai upaya untuk menegakkan hukum dan memberikan pesan tegas terhadap peredaran narkoba. Namun, keputusan tersebut juga memunculkan kritik, terutama dari kelompok hak asasi manusia yang berargumen bahwa hukuman mati dan penegakan hukum yang keras tersebut dapat melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Selanjutnya, ada dimensi kemanusiaan yang tak bisa diabaikan. Mary Jane adalah seorang perempuan yang terjebak dalam jaringan pengedaran narkoba, dan situasinya menyoroti tantangan yang dihadapi oleh banyak individu yang terjerat dalam kasus serupa. Beberapa pihak berusaha untuk meminta pertimbangan ulang mengenai kebijakan hukum yang diterapkan, dengan menekankan perlunya pendekatan rehabilitasi dan pemulihan bagi mereka yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, banyak yang berharap agar pemerintah dapat memberikan kesempatan kedua bagi individu seperti Mary Jane, yang mungkin telah dijebak atau tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai risiko yang dihadapi. Dari sudut pandang sosial, kasus Mary Jane juga menjadi cermin dari isu yang lebih luas mengenai perdagangan manusia dan eksploitasi di negara berkembang. Banyak migran, terutama perempuan, yang terpaksa mengambil risiko besar saat mencari pekerjaan di luar negeri, sering kali tanpa mengetahui konsekuensi dari tindakan mereka. Kasus ini dapat mendorong diskusi lebih lanjut tentang perlunya perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja migran dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyelundupan narkoba. Selain itu, kampanye pendidikan tentang risiko narkoba dan jasa yang tidak jelas juga perlu diperkuat untuk melindungi individu dari terjerumus ke dalam jebakan yang berbahaya. Dengan mempertimbangkan berbagai pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa kasus Mary Jane Veloso adalah sebuah peringatan tentang kompleksitas masalah hukum, kemanusiaan, dan sosial yang saling terkait. Tindakan Kemenkumham DIY yang menegaskan bahwa Mary Jane tidak akan dibebaskan memang ada pada ranah hukum, namun juga mendorong refleksi mendalam mengenai perl需要nya reformasi hukum dan kebijakan terkait narkoba serta proteksi bagi kelompok rentan. Dialog yang konstruktif antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, serta masyarakat umum sangat penting untuk mencari solusi yang seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.