Menurutnya, perpanjangan kontrak operasional helikopter itu dilakukan per 100 jam dengan waktu maksimal 300 jam terbang. Berita tentang tidak diperpanjangnya operasional helikopter untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan, yang mencatatkan hampir sepuluh ribu hektare lahan terbakar, mencerminkan tantangan serius yang dihadapi dalam upaya mitigasi bencana alam di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mempengaruhi ekosistem tetapi juga berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat dan ekonomi lokal. Keputusan untuk tidak memperpanjang operasional helikopter dapat menimbulkan kekhawatiran terkait kemampuan pemerintah dan otoritas terkait dalam menanggulangi situasi darurat ini. Satu aspek yang perlu diperhatikan adalah pentingnya pendekatan holistik dalam penanganan Karhutla. Dalam banyak kasus, kebakaran yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga dipicu oleh aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan untuk pertanian. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus meliputi edukasi bagi masyarakat tentang dampak dan risiko pembakaran hutan, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik-praktik ilegal yang memicu kebakaran. Reaksi terhadap berita ini harus mencakup seruan untuk lebih banyak investasi dalam teknologi dan sumber daya untuk penanganan kebakaran hutan. Helikopter dan alat berat lainnya sangat diperlukan tidak hanya untuk pemadaman saat kebakaran terjadi, tetapi juga untuk pemantauan dan pendeteksian dini. Selain itu, pengembangan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi tekanan pada lahan hutan dan mencegah kebakaran di masa mendatang. Di sisi lain, terdapat pula pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan Karhutla. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan pemahaman yang dalam mengenai ekosistem setempat. Dengan melibatkan mereka dalam strategi pencegahan dan pemadaman, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih efektif. Program-program pemberdayaan untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan kolektif masyarakat bisa menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Selanjutnya, pemerintah harus mempertimbangkan investasi dalam penelitian dan penggunaan teknologi baru untuk mendukung mitigasi Karhutla. Penggunaan drone untuk pengawasan dan pemantauan, serta pengembangan sistem informasi geografis (SIG) untuk memahami pola kebakaran, adalah langkah-langkah yang perlu dieksplorasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan respons terhadap kebakaran, tetapi juga menyediakan basis data untuk perencanaan jangka panjang dan tindakan pencegahan. Dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan yang terus berulang, koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi sangat penting. Penanggulangan Karhutla tidak bisa dipandang sebagai tugas satu pihak, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektoral yang integratif. Melalui upaya kolaboratif yang lebih baik dan pemanfaatan teknologi yang tepat, harapannya dampak dari Kebakaran Hutan dan Lahan dapat diminimalisir demi masa depan yang lebih berkelanjutan. Dengan berita seperti ini, perlu kita ingat bahwa mitigasi bencana merupakan tanggung jawab bersama, dan setiap elemen masyarakat memiliki perannya masing-masing. Kesadaran dan tindakan nyata tidak hanya diharapkan dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup kita.