Resmi PPN Naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 lengkap dampak yang akan dihadapi masyarakat dan pelaku usaha. Berita mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang direncanakan pada tahun 2025 mengundang berbagai tanggapan dari masyarakat dan pelaku usaha. Kebijakan ini tentunya merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara, terutama di tengah kebutuhan anggaran yang terus meningkat. Namun, ada beberapa dimensi yang perlu dipertimbangkan terkait dampak dari kenaikan ini. Pertama, bagi masyarakat umum, kenaikan PPN berpotensi menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa. Ini terutama akan terasa pada kebutuhan pokok, di mana konsumen akan melihat lonjakan harga saat PPN diterapkan. Bagi keluarga dengan pendapatan tetap, seperti pegawai atau buruh, hal ini bisa menjadi beban tambahan yang akan mengurangi daya beli mereka. Dalam jangka panjang, jika harga barang tetap tinggi dan pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan yang sebanding, maka kualitas hidup mereka mungkin akan terancam. Di sisi lain, pelaku usaha juga akan merasakan dampak dari kenaikan PPN. Untuk bisnis, perubahan pajak ini bisa berarti penyesuaian harga produk agar tetap profitable. Usaha kecil dan menengah (UKM), yang biasanya memiliki margin keuntungan yang tipis, mungkin akan menghadapi tantangan lebih besar. Jika mereka tidak dapat meneruskan biaya tambahan kepada konsumen, hal itu dapat berdampak pada keberlangsungan usaha mereka. Oleh karena itu, penting agar pemerintah memberikan dukungan yang memadai kepada pelaku usaha, seperti insentif atau pelatihan, untuk menghadapi transisi ini. Kenaikan PPN, di satu sisi, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengumpulkan dana untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial. Jika penggunaan dana yang diperoleh dari pajak ini diprioritaskan untuk kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, maka akan ada pengembalian nilai yang positif bagi masyarakat. Akumulasi dari penggunaan pajak yang efisien bisa memberikan dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Namun, transparansi dalam pengelolaan pajak ini menjadi sangat penting. Masyarakat dan pelaku usaha perlu melihat bagaimana dana pajak yang terkumpul digunakan secara efektif. Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terganggu, dan hal ini bisa berujung pada resistensi terhadap pajak yang lebih tinggi. Pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi yang jelas tentang alasan di balik kenaikan PPN ini. Edukasi yang tepat bisa membantu masyarakat memahami kebutuhan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara, serta bagaimana pemanfaatan pajak tersebut dapat berdampak positif bagi mereka. Selain itu, publikasi mengenai keberhasilan penggunaan pajak sebelumnya juga penting untuk meningkatkan kepercayaan publik. Secara keseluruhan, kenaikan PPN menjadi 12 persen pada tahun 2025 adalah langkah yang kompleks dan penuh tantangan. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk memastikan bahwa transisi ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap dampak kebijakan ini juga harus dilakukan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan agar tujuan kenaikan PPN dapat tercapai tanpa memberikan beban berlebih kepada masyarakat.