Pungli di Kompleks Pasar Bersehati, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, Minggu (17/11/2024). Berita mengenai dua tersangka pungutan liar (pungli) di Pasar Bersehati yang ternyata merupakan karyawan Perumda Pasar Manado, membuka dialog penting mengenai integritas dan transparansi dalam pengelolaan pasar serta layanan publik di Indonesia. Pungli adalah masalah yang sudah lama mengakar di berbagai sektor, dan kasus ini menyoroti betapa rentannya sistem di mana penguasaan dan penyalahgunaan wewenang bisa terjadi, bahkan di institusi formal. Tanggapan Lucky Senduk selaku pihak yang berwenang memberikan pernyataan dalam situasi ini tentu sangat diperlukan. Di satu sisi, pernyataannya bisa menjadi langkah awal dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku dan masyarakat yang dirugikan. Namun, di sisi lain, ia juga perlu menunjukkan komitmennya untuk melakukan langkah-langkah preventif agar praktik pungli ini tidak terulang di masa yang akan datang. Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menggambarkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah dan lembaga terkait dalam menegakkan hukum dan menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Masyarakat harus dapat merasakan kehadiran negara dalam melindungi mereka dari praktik-praktik yang merugikan dan mempermalukan, seperti pungli. Ini juga merupakan call to action bagi masyarakat untuk lebih aktif melaporkan setiap bentuk penyelewengan. Penting juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong munculnya pungli di pasar. Dalam banyak kasus, ketidakpuasan atas gaji atau kondisi kerja yang tidak memadai sering kali dijadikan alasan bagi individu untuk terlibat dalam praktik korupsi tersebut. Oleh karena itu, perbaikan sistem penggajian dan peningkatan pelatihan untuk pegawai publik menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Ke depannya, Perumda Pasar Manado perlu mengambil langkah konkret untuk membersihkan imajinya dan memulihkan kepercayaan publik. Ini bisa dilakukan lewat program pembinaan untuk karyawan dan sosialisasi mengenai pentingnya integritas serta dampak negatif dari pungli. Selain itu, monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap kinerja pegawai juga harus diterapkan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan aktivitas pasar juga menjadi aspek penting. Jika masyarakat mampu berpartisipasi dalam pengawasan, maka, potensi flimsy practices seperti pungli dapat diminimalkan. Pelibatan komunitas dalam hal ini juga dapat menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap ruang publik yang mereka gunakan. Dengan adanya kasus ini, diharapkan pemerintah dapat belajar dan mengembangkan sebuah strategi yang lebih efektif untuk mencegah praktik pungli di masa depan. Hal ini penting untuk menegakkan semangat reformasi yang selama ini diusung, serta menciptakan suasana yang lebih adil dan layak bagi semua pihak yang terlibat di pasar. Menghentikan praktik pungli bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama yang harus kita galang demi masa depan yang lebih baik.