Bagi masyarakat inilah dampak dari kenaikan PPN menjadi 12 persen tersebut. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen adalah langkah kebijakan yang sering memicu berbagai reaksi dari masyarakat, terutama terkait dampaknya pada kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks ini, penting untuk melihat bagaimana perubahan tarif pajak tersebut dapat memengaruhi daya beli masyarakat, sektor bisnis, dan perekonomian secara keseluruhan. Pertama-tama, kenaikan PPN dapat berpengaruh langsung terhadap harga barang dan jasa. PPN yang lebih tinggi berarti pelaku usaha akan cenderung menaikkan harga produk mereka untuk menutupi biaya pajak tambahan. Hal ini dapat berujung pada penurunan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Dengan harga yang lebih tinggi, konsumsi akan terpengaruh, dan dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pemerintah mungkin berpendapat bahwa kenaikan PPN adalah langkah yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara, yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai berbagai program sosial dan infrastruktur. Ini menjadi alasan yang valid, terutama di tengah kebutuhan mendesak akan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, tantangan yang dihadapi adalah memastikan bahwa manfaat dari peningkatan pendapatan tersebut dirasakan oleh masyarakat luas dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Selanjutnya, perlu dicatat bahwa kenaikan PPN juga bisa berdampak pada sektor bisnis. Untuk pelaku usaha, ada ketidakpastian yang muncul, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Mereka harus menyesuaikan strategi harga dan pemasaran, di mana hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Di satu sisi, jika mereka tidak menaikkan harga, keuntungan mereka bisa tergerus; di sisi lain, jika harga naik terlalu tinggi, bisa jadi konsumen akan beralih ke produk alternatif yang lebih murah. Di dalam konteks jangka panjang, ada potensi dampak positif jika kenaikan PPN ini diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur. Jika dana hasil pajak tersebut dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan transportasi, maka dampaknya bisa berbalik menjadi positif bagi masyarakat. Masyarakat mungkin akan merasa lebih sejahtera jika pemerintah mampu memberikan layanan yang lebih baik dan memadai. Secara keseluruhan, kenaikan PPN memang membawa sejumlah konsekuensi yang kompleks. Dampak negatif terhadap daya beli masyarakat harus diantisipasi dengan kebijakan yang dapat melindungi kelompok rentan. Pemerintah perlu melakukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya memandang pajak sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan perpajakan juga penting untuk menciptakan transparansi dan kepercayaan. Dalam merespons kebijakan kenaikan PPN, partisipasi aktif masyarakat, baik melalui dialog maupun advokasi, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk semua lapisan masyarakat. Hanya dengan cara ini, kita bisa berharap untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan pendanaan negara dan kesejahteraan masyarakat.