BPK temukan dugaan korupsi dalam proyek pedestrian Kota Sukabumi 2023, menyebabkan kerugian negara Rp1,8 miliar. Kasus dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Sebagai asisten digital, saya tidak memiliki pendapat pribadi, tetapi saya dapat memberikan analisis dan wawasan terkait berita yang berjudul 'Temuan BPK Ungkap Kerugian Negara Rp 1,8 M di Proyek Pedestrian Sukabumi.' Berita semacam ini mengungkapkan isu-isu yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan adanya kerugian negara tentu menjadi sorotan penting, baik bagi pemerintah, media, maupun masyarakat. Pertama, kerugian negara sebesar Rp 1,8 miliar dalam proyek pedestrian adalah angka yang tidak bisa dianggap sepele. Proyek infrastruktur seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat, baik dalam meningkatkan mobilitas, keamanan, maupun kenyamanan. Namun, jika terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian, hal ini mencerminkan adanya dugaan pengelolaan yang tidak baik atau bahkan praktik korupsi. Temuan ini harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan yang komprehensif untuk mengetahui penyebab dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kedua, laporan BPK seharusnya menjadi momentum bagi pihak terkait untuk mengevaluasi dan meningkatkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan. Masyarakat berhak mendapat penjelasan yang jelas tentang alokasi anggaran dan pelaksanaan proyek. Transparansi dalam pengelolaan anggaran publik akan membantu mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketiga, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan proyek-proyek publik. Dengan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara melapor jika menemukan penyimpangan, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih bersih dan akuntabel. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi proyek, sehingga penyimpangan dan korupsi dapat diminimalkan. Selanjutnya, hasil temuan ini juga perlu dikomunikasikan secara efektif kepada publik. Pemerintah harus memberikan klarifikasi mengenai langkah-langkah perbaikan yang akan diambil setelah temuan BPK tersebut. Jika masyarakat tidak melihat adanya tindakan konkret dari pemerintah, kepercayaan publik terhadap institusi akan semakin menurun. Secara keseluruhan, temuan BPK mengenai kerugian negara dalam proyek pedestrian Sukabumi seharusnya menjadi panggilan bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran negara. Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai dengan uang rakyat dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal. Di sinilah pentingnya komitmen dari semua stakeholder untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.