Ia menyarankan, APK mulai dapat ditertibkan pada tanggal 23 November malam hari. Berita mengenai "Jadwal Masa Tenang Pilkada" dan permintaan Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) adalah isu penting dalam konteks demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia. Masa tenang merupakan periode krusial yang dirancang untuk memberikan kesempatan bagi pemilih untuk merenungkan pilihan mereka tanpa adanya pengaruh dari kampanye yang berlangsung. Dalam hal ini, langkah Bawaslu untuk menegakkan aturan terkait APK adalah langkah yang sangat diperlukan untuk menjaga integritas pemilihan. Salah satu faktor utama yang mendasari pentingnya masa tenang adalah untuk menghindari gejolak sosial dan potensi konflik antar pendukung pasangan calon. Saat APK masih terlihat di lingkungan masyarakat, hal ini dapat menciptakan suasana yang bias dan mengganggu objektivitas pemilih. Oleh karena itu, permintaan untuk menurunkan APK menunjukkan komitmen Bawaslu dalam mengawasi proses pemilihan secara adil dan transparan, serta menjamin bahwa semua calon memiliki kesempatan yang sama di mata pemilih. Dalam konteks Papua Barat itu sendiri, keberadaan APK yang tidak diatur dengan baik dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Jika suatu pasangan calon memiliki lebih banyak APK atau lokasi yang lebih strategis, maka hal ini dapat menciptakan persepsi bahwa mereka lebih unggul. Dengan demikian, tindakan Bawaslu untuk mengawasi dan mengatur keberadaan APK sangatlah relevan dalam memastikan keadilan dalam kompetisi politik. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam menegakkan aturan ini juga patut mendapatkan perhatian. Bawaslu harus mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tim-tim pasangan calon untuk memastikan bahwa mereka memahami dan menaati ketentuan masa tenang. Edukasi yang baik mengenai tujuan dari masa tenang juga penting, agar semua pihak memahami bahwa ini adalah bentuk perlindungan bagi proses demokrasi. Pendekatan yang kooperatif dan transparan dalam penegakan aturan akan sangat membantu dalam menciptakan suasana pemilu yang kondusif. Bawaslu perlu memastikan bahwa mereka tidak hanya bertindak sebagai pengawas, namun juga sebagai fasilitator yang melibatkan semua stakeholder, termasuk masyarakat sipil dan media, dalam proses pengawasan pemilu. Dengan cara ini, rasa memiliki terhadap pemilu akan semakin meningkat di kalangan masyarakat. Secara keseluruhan, keputusan untuk meminta penurunan APK selama masa tenang merupakan langkah yang tepat dalam menjaga kualitas demokrasi. Dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan, pemilih diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan objektif. Inisiatif ini juga mencerminkan keseriusan Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokratis di Indonesia.