Alasan Johanis Tanak akan hapus OTT jika terpilih jadi pimpinan KPK, singgung Kejaksaan dan Polri. Tentu, saya akan memberikan tanggapan mengenai berita tersebut. Berita mengenai Johanis Tanak yang menyatakan akan menghapus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Ketika seorang pemimpin atau pejabat menyampaikan rencana untuk mengubah atau menghapus suatu kebijakan yang sudah ada, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi, ini menjadi perhatian publik karena menyangkut integritas sistem hukum dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Salah satu alasan yang sering dikemukakan oleh mereka yang ingin menghapus OTT adalah bahwa tindakan tersebut dinilai dapat menimbulkan efek jera yang lebih efektif jika dilakukan dalam konteks yang lebih luas, dan tidak hanya mengandalkan penangkapan mendadak. Namun, dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, di mana korupsi adalah salah satu masalah utama yang dihadapi negeri ini, menghapus OTT bisa jadi suatu langkah mundur. OTT sendiri telah menjadi salah satu alat yang efektif dalam menindak praktik-praktik korupsi yang sudah mengakar. Johanis Tanak juga menyebutkan institusi lain seperti Kejaksaan dan Polri dalam pernyataannya. Hal ini menunjukkan bahwa ada pandangan bahwa pemberantasan korupsi harus melibatkan banyak instansi dan tidak hanya mengandalkan KPK. Namun, penting untuk diingat bahwa KPK didirikan dengan tujuan khusus untuk fokus pada pemberantasan korupsi tanpa intervensi politik. Mengalihkan tanggung jawab ini kepada institusi lain yang mungkin memiliki prioritas dan tantangan berbeda bisa menciptakan kebingungan dan mengurangi efektivitas penanganan kasus korupsi. Ketika mempertimbangkan perubahan ini, penting untuk menilai dampaknya terhadap kepercayaan publik. KPK sebagai lembaga independen memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Jika masyarakat merasa bahwa langkah-langkah yang diambil justru merugikan gerakan anti-korupsi, hal ini bisa mengakibatkan penurunan dukungan terhadap upaya tersebut dan, lebih jauh lagi, terhadap stabilitas politik di Indonesia. Masyarakat dan pengamat anti-korupsi akan memantau dengan seksama perkembangan ini. Setiap langkah yang dianggap mengedepankan kepentingan politik atau bisnis di atas kepentingan publik bisa menimbulkan backlash. Oleh karena itu, diperlukan dialog yang terbuka antara pemerintah, lembaga-lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk mencari solusi yang benar-benar efektif dalam memberantas korupsi. Akhirnya, penting bagi kita semua untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan cara yang konstruktif. Jika kita ingin melihat perubahan yang positif dalam sistem hukum dan pemerintahan, maka kolaborasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak adalah kunci. Mari kita berharap bahwa setiap langkah yang diambil akan benar-benar memprioritaskan kepentingan rakyat dan keberlangsungan usaha pemberantasan korupsi di Indonesia.