Sebanyak 81 pekerja terlibat dalam pembangunan proyek ini mengaku belum menerima upah mereka, dengan total kerugian yang ditaksir mencapai Rp 430 Berita mengenai permintaan DPRD untuk Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) mengevaluasi perusahaan di Kota Tepian setelah adanya polemik mengenai upah pekerja di Samarinda menunjukkan adanya perhatian serius dari para wakil rakyat terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja di daerah tersebut. Dalam konteks ini, evaluasi yang dilakukan oleh Disnaker bisa menjadi langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dipenuhi dan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya di Samarinda, selalu menjadi sorotan, terutama terkait dengan isu upah minimum. Dengan adanya permintaan dari DPRD, terlihat bahwa ada upaya untuk melindungi pekerja dari praktik upah yang tidak adil. Hal ini sangat penting, terutama dalam konteks perekonomian yang terus berubah, di mana pekerja perlu mendapatkan imbalan yang sepadan dengan kontribusi dan kapasitas kerja mereka. Polemik terkait upah pekerja juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Di satu sisi, perusahaan perlu memastikan bahwa usaha mereka tetap berjalan dengan lancar dan menguntungkan. Di sisi lain, mereka juga harus menghormati hak-hak pekerja dengan memberikan imbalan yang layak. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dalam mencari solusi yang bisa menguntungkan semua pihak. Dalam hal ini, evaluasi dari Disnaker bisa berfungsi sebagai alat untuk menciptakan dialog antara perusahaan dan pekerja. Dengan data dan informasi yang dihasilkan dari evaluasi tersebut, dapat diidentifikasi perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi standar upah yang ditetapkan. Ini penting untuk mendorong perusahaan-perusahaan agar lebih responsif terhadap kesejahteraan pekerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Selain itu, masyarakat juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran tentang hak-hak ketenagakerjaan. Edukasi kepada pekerja mengenai hak-hak mereka, termasuk hak atas upah yang layak, sangat penting untuk memberdayakan mereka. Dengan pengetahuan yang cukup, pekerja bisa lebih proaktif dalam menuntut hak-hak mereka dan terlibat dalam dialog produktif dengan perusahaan. Tentu saja, langkah evaluasi ini harus dilakukan secara transparan dan objektif. Keberhasilan dari proses ini tidak hanya bergantung pada kebijakan yang diterapkan, tetapi juga pada komitmen dari semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan kondisi kerja yang lebih baik. Jika perusahaan, pemerintah, dan pekerja dapat bersinergi dengan baik, maka masalah upah dan ketenagakerjaan secara umum dapat diatasi dengan lebih efektif. Akhirnya, langkah ini adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan. Kesejahteraan pekerja adalah indikator penting dari keberhasilan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, dukungan dari DPRD danDisnaker dalam mengevaluasi dan memperbaiki kondisi ini adalah hal yang sangat positif dan perlu didorong lebih lanjut.