Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas se- Kalimantan Selatan menggelar aksi massa di depan PN Martapura Berita mengenai mahasiswa yang membentangkan spanduk di depan Pengadilan Negeri (PN) Martapura sebagai reaksi terhadap putusan bersalah untuk petani Sumardi mencerminkan dinamika sosial yang penting dalam konteks keadilan dan hak asasi manusia. Aksi mahasiswa ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berperan sebagai penerus generasi, tetapi juga sebagai pengawas terhadap sistem hukum dan kebijakan yang ada. Tindakan semacam ini menandakan kepedulian generasi muda terhadap isu-isu ketidakadilan yang dihadapi masyarakat, khususnya para petani yang sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Putusan bersalah terhadap Sumardi, seorang petani, mungkin mencerminkan permasalahan yang lebih luas dalam sistem peradilan yang sering kali tidak berpihak pada rakyat kecil. Kasus ini bisa jadi bukan hanya tentang individu, tetapi mencakup masalah struktural yang berkaitan dengan hukum pertanahan, akses terhadap sumber daya, dan perlindungan terhadap petani. Hal ini menjadi penting karena petani, sebagai tulang punggung sektor agraris, sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan dari pihak-pihak yang lebih berkuasa, baik itu korporasi ataupun kebijakan yang tidak mendukung. Dari sudut pandang hak asasi manusia, tindakan mahasiswa ini juga dapat dilihat sebagai bentuk solidaritas. Mereka tidak hanya mengekspresikan ketidakpuasan terhadap keputusan pengadilan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya keadilan sosial. Aksi-aksi seperti ini dapat memberikan tekanan pada pihak berwenang untuk memperhatikan kasus-kasus yang berkaitan dengan masyarakat yang terpinggirkan. Mahasiswa sebagai agen perubahan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perdebatan mengenai keadilan dan hak-hak petani di Indonesia. Media sosial dan platform komunikasi modern turut berperan dalam menyebarkan informasi mengenai aksi ini. Dengan memanfaatkan alat komunikasi digital, mahasiswa dapat membangun jaringan yang lebih luas dan menggalang dukungan untuk kasus-kasus serupa. Ini menunjukkan bahwa generasi muda kini semakin cerdas dalam menggunakan teknologi untuk tujuan sosial. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini juga menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam aktivisme, di mana mahasiswa tidak hanya bergerak dalam lingkup kampus, tetapi juga berusaha menjalin koneksi dengan isu-isu sosial yang lebih besar di masyarakat. Namun, penting juga untuk mencermati bagaimana otoritas merespons aksi tersebut. Tindakan represif terhadap demonstrasi atau bentuk protes lain dapat menciptakan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, dialog konstruktif antara pihak berwenang dan masyarakat sipil sangat penting untuk membangun kepercayaan dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil. Dalam hal ini, pemerintah perlu mendengarkan aspirasi dari kalangan mahasiswa dan masyarakat untuk memperbaiki mekanisme hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada petani dan kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya. Akhirnya, kasus ini menjadi panggilan bagi semua pihak untuk merenungkan peran mereka dalam mencapai keadilan sosial. Baik mahasiswa, petani, maupun pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan membentangkan spanduk, mahasiswa tidak hanya berbicara untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk suara-suara yang sering kali tidak terdengar dalam arus utama. Ini adalah bentuk perjuangan kolektif yang perlu terus didorong untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.