Publik media sosial dibuat geger setelah transgender yang juga seorang selebgram, Isa Zega, melakukan ibadah umrah di tanah suci. Berita mengenai ancaman DPR untuk mempolisikan Isa Zega, seorang transgender yang mengenakan hijab saat Umrah, adalah isu yang mengundang perhatian luas dan memunculkan beragam reaksi di masyarakat. Sebagai individu yang berada di dalam masyarakat yang semakin progresif, penting untuk mengingat bahwa keberagaman identitas gender adalah bagian integral dari kemanusiaan. Sikap ancaman atau tindakan yang mengarah pada kriminalisasi terhadap individu berdasarkan identitas gender mereka tidak hanya bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, tetapi juga dapat menciptakan ketegangan dan stigma yang lebih besar dalam masyarakat. Isa Zega, yang memilih untuk beribadah dan mengenakan hijab, menunjukkan bahwa keagamaan dan identitas gender dapat berjalan beriringan. Penolakan terhadap identitas gender seseorang, khususnya di ruang publik dan institusi seperti DPR, menunjukkan kurangnya pemahaman dan penghormatan terhadap keragaman. Sebagai lembaga yang seharusnya mewakili suara rakyat, DPR seharusnya mengedepankan dialog dan pemahaman, bukan ancaman dan intimidasi. Tindakan ini berpotensi memperburuk kondisi bagi komunitas transgender yang sudah menghadapi diskriminasi dan marginalisasi dalam banyak aspek kehidupan. Lebih jauh lagi, konteks sosial dan budaya di mana berita ini muncul penting untuk dipertimbangkan. Dalam masyarakat yang masih berjuang dengan isu penerimaan terhadap identitas gender non-biner dan transgender, pernyataan keras dari lembaga pemerintah dapat diartikan sebagai legitimasi terhadap diskriminasi. Ini dapat menghalangi upaya advokasi yang dilakukan oleh banyak pihak untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keberagaman gender. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin dan pengambil kebijakan untuk menunjukkan sikap inklusif dan mendukung kesetaraan hak. Di sisi lain, respons masyarakat terhadap berita ini pun menjadi cerminan dari pandangan dan sikap terhadap isu gender. Diskusi dan debat yang sehat, tanpa kebencian atau intoleransi, dapat membantu mendorong pengertian yang lebih baik di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Media juga memiliki peran penting dalam membingkai narasi tersebut dengan cara yang membangun, agar tidak terjadi stigmatisasi lebih lanjut terhadap individu transgender. Dalam konteks hukum, ancaman untuk mempolisikan Isa Zega menimbulkan pertanyaan tentang batasan kebebasan berekspresi dan beragama. Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, ada hukum yang melindungi individu dari diskriminasi berdasarkan identitas gender. Menggunakan kekuatan hukum untuk mengekang kebebasan individu yang hanya ingin hidup sesuai dengan identitas mereka dapat menciptakan preseden berbahaya yang mengancam hak asasi manusia secara umum. Secara keseluruhan, berita ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan pemahaman terhadap keberagaman gender dalam masyarakat. Itulah sebabnya dialog terbuka antara pemerintah, komunitas LSM, dan individu adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan menghormati perbedaan. Harapannya, perdebatan ini dapat menjadi momentum untuk mengubah perspektif dan mendukung kebijakan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam komunitas transgender.