Masyarakat bakal kena PPN 12 persen, sementara pengemplang pajak justru dapat pengampunan lewat tax amnesty Jilid III. Berita mengenai rencana pemerintah untuk menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen dan pengenalan program Tax Amnesty Jilid III menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Dalam konteks ekonomi yang sedang pulih pasca-pandemi, langkah ini tentunya menciptakan tantangan dan harapan baru. PPN yang lebih tinggi dapat memberikan tambahan pendapatan bagi negara, yang dapat digunakan untuk memulihkan ekonomi, tetapi juga membebani masyarakat, terutama bagi kelompok pendapatan rendah dan menengah. Penerapan PPN 12 persen berarti bahwa barang dan jasa akan menjadi lebih mahal, sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat. Kenaikan pajak langsung ini bisa memperburuk kondisi ekonomi bagi keluarga-keluarga yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih adil, seperti mengurangi pajak untuk barang-barang kebutuhan pokok agar masyarakat tidak terlalu terbebani. Di sisi lain, program Tax Amnesty Jilid III bisa menjadi langkah positif dalam rangka meningkatkan kesadaran pajak di kalangan masyarakat, khususnya bagi mereka yang selama ini enggan membayar pajak. Program ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melaporkan aset yang belum atau tidak dilaporkan tanpa dikenakan sanksi. Ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan basis pajak dan memperluas penerimaan negara dari pajak. Namun, efektivitas program Tax Amnesty ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengimplementasikannya. Pemerintah harus memastikan bahwa program ini dapat diakses oleh semua kalangan, dan tidak hanya menguntungkan segelintir orang yang sudah memiliki pengaruh. Pembangunan sistem yang transparan dan akuntabel untuk pengelolaan pajak juga sangat penting agar masyarakat merasa lebih percaya dan mau berpartisipasi dalam program ini. Penting juga untuk mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dari membayar pajak. Banyak orang yang skeptis terhadap penggunaan pajak, merasa bahwa uang yang mereka bayar tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Jika pemerintah dapat menunjukkan bukti nyata dari penggunaan pajak untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, maka diharapkan akan ada peningkatan kepatuhan pajak di dalam masyarakat. Secara keseluruhan, rencana penerapan PPN 12 persen dan program Tax Amnesty Jilid III adalah langkah strategis yang memiliki pro dan kontra. Kunci keberhasilan terletak pada transparansi, keadilan, dan pendidikan bagi masyarakat. Jika ditangani dengan baik, ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara dan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, pemerintah harus tetap peka dan responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat agar tidak menambah beban yang sudah ada.