Kasus pungli di Lapas Cebongan, Sleman, DIY, yang libatkan seorang ASN jadi sorotan. Polisi masih melakukan pendalam terkait adanya tersangka lainnya. Berita mengenai praktik pungutan liar (pungli) di Lapas Cebongan yang mencapai ratusan juta rupiah membawa perhatian serius terhadap kondisi sistem peradilan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Dalam konteks ini, pungli mencerminkan kebobrokan sistem yang seharusnya mendukung rehabilitasi narapidana dan menjaga keadilan, tetapi justru memperburuk situasi dengan menciptakan ketidakadilan dan ketidaktransparanan. Praktik pungli sering kali muncul sebagai akibat dari lemahnya pengawasan dan akuntabilitas dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Di Lapas Cebongan, modus operandi 'fasilitas khusus' yang ditawarkan kepada narapidana biasanya mencakup perlakuan istimewa seperti kebebasan akses, fasilitas yang lebih baik, dan keamanan ekstra. Hal ini jelas menciptakan kesenjangan di antara narapidana, di mana mereka yang mampu membayar memanfaatkan situasi ini, sementara yang lain hanya bisa menerima perlakuan yang kurang layak. Tanggapan publik terhadap berita semacam ini biasanya berbentuk kemarahan dan rasa geli yang lebih mendalam terhadap sistem peradilan yang ada. Banyak masyarakat merasa bahwa hukum dan keadilan di Indonesia dapat dibeli, menciptakan rasa ketidakpercayaan yang meluas. Ketika praktik pungli mendapat sorotan, penting bagi pihak berwenang untuk bertindak tegas. Penegakan hukum terhadap oknum yang terlibat dan reformasi menyeluruh terhadap sistem pemasyarakatan perlu dilakukan agar kepercayaan publik dapat dipulihkan. Lebih jauh lagi, kasus-kasus pungli ini menggambarkan perlunya reformasi dalam manajemen lembaga pemasyarakatan. Pelatihan bagi petugas Lapas dan penguatan sistem pengawasan internal sangat diperlukan. Integrasi sistem teknologi informasi dalam administrasi Lapas dapat menjadi salah satu solusi untuk mencegah pungli. Dengan transparansi data dan mekanisme pelaporan yang lebih baik, diharapkan dapat meminimalisir peluang terjadinya pungli. Pungli di Lapas Cebongan juga menunjukkan bahwa masalah ini bukan hanya tentang individu-individu yang berperilaku menyimpang, tetapi juga terkait dengan budaya organisasi dan nilai-nilai yang dianut oleh lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, perubahan mendasar dalam pola pikir serta sistem yang ada sangat penting. Penerapan nilai-nilai integritas, etika, dan profesionalisme harus menjadi inti dari budaya layanan di lembaga pemasyarakatan. Menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara berbagai pihak juga sangat krusial. Masyarakat sipil, pemerintah, dan lembaga hukum harus bersatu untuk menciptakan sistem yang bebas dari pungli. Penyuluhan dan pendidikan masyarakat tentang hak-hak mereka serta pelatihan bagi petugas mengenai etika kerja harus menjadi fokus utama agar praktik pungli bisa dihilangkan secara efektif. Dengan segala permasalahan yang ada, berita mengenai pungli di Lapas Cebongan bisa menjadi titik awal untuk mendorong reformasi yang lebih luas dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Jika direspons dengan serius, masalah ini tidak hanya dapat membantu mengatasi pungli, tetapi juga meningkatkan keadilan, rehabilitasi narapidana, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.