Peneliti mengungkap ada 605 kandidat atau 19,5 persen kandidat Pilkada 2024 terindikasi berasal dari politik dinasti. Berita tentang adanya 605 kandidat yang terkait dengan politik dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mencerminkan fenomena yang sudah lama terjadi dalam sistem politik di Indonesia. Politik dinasti merupakan praktik di mana anggota keluarga yang sama berulang kali menduduki posisi politik, sering kali memanfaatkan kekuasaan dan pengaruh yang telah dibangun oleh pendahulunya. Hal ini biasanya menciptakan tantangan dalam hal keberagaman politik dan kesetaraan kesempatan bagi calon pemimpin yang tidak memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Salah satu dampak negatif dari politik dinasti adalah terhambatnya regenerasi pemimpin dan inovasi dalam kebijakan publik. Ketika kandidat yang diusung adalah orang-orang yang berasal dari keluarga yang sama, ada risiko bahwa mereka akan lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga dibandingkan kebutuhan masyarakat luas. Ini bisa mengarah pada stagnasi dalam hal ide-ide baru dan kebijakan yang progresif. Di era di mana masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu beradaptasi dengan tantangan zaman, model politik ini sangat relevan untuk dikritisi. Namun, menarik untuk dicatat bahwa kandidat politik dinasti sering kali memiliki keuntungan dalam hal dukungan pemilih, daya terima di publik, dan akses pada sumber daya. Dalam konteks ini, pertanyaan yang perlu diajukan adalah bagaimana masyarakat melakukan penilaian terhadap kualitas pemimpin, terlepas dari akar dinasti mereka. Kesadaran politik masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka bisa melihat potensi pemimpin dari kapabilitas dan visi mereka, bukan hanya berdasarkan nama besar atau hubungan keluarga. Masyarakat juga harus diingatkan tentang pentingnya partisipasi politik yang lebih aktif. Dengan begitu, mereka tidak hanya menjadi pemilih pasif yang menerima apa adanya, tetapi juga berperan dalam mendorong calon-calon independen yang mungkin lebih berkualitas namun tidak memiliki ikatan keluarga yang kuat. Pendidikan politik dan pemahaman tentang hak suara perlu digalakkan, agar pemilih dapat mengevaluasi para kandidat secara lebih menyeluruh. Di sisi lain, pihak penyelenggara pemilu dan lembaga terkait perlu memperkuat regulasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam politik. Usaha untuk mendukung calon-calon independen serta mendorong pengembangan kebijakan yang mengurangi pengaruh politik dinasti harus menjadi prioritas. Dengan begitu, diharapkan ada semangat untuk menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat dan inklusif. Secara keseluruhan, berita mengenai 605 kandidat yang terkait dengan politik dinasti menjadi pengingat bahwa tantangan yang kita hadapi dalam dunia politik Indonesia belum sepenuhnya teratasi. Namun, dengan upaya bersama antara masyarakat, lembaga, dan individu, potensi untuk menciptakan sistem politik yang lebih adil dan responsif tetap ada. Proses menuju perbaikan ini mungkin tidak mudah, namun kesadaran akan isu ini adalah langkah awal yang penting.