Juru bicara Dek Fadh Center, Fikri Haikal, yang mendampingi Dek Fadh dalam konferensi pers, juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas Pilkada Kericuhan dalam debat kandidat Pilkada Aceh 2024 yang terjadi baru-baru ini menandakan ketegangan yang tinggi di arena politik daerah. Peristiwa semacam ini sering kali menjadi perhatian publik karena mencerminkan dinamika, tantangan, dan potensi konflik di tengah proses demokratis. Dengan munculnya berbagai tanggapan dari tokoh-tokoh politik seperti Abu Razak dan Dek Fadh, kita bisa melihat bagaimana masing-masing pihak mencoba untuk menyikapi peristiwa ini dengan cara yang berbeda. Tanggapan Abu Razak, yang mungkin memandang kericuhan ini dari sudut pandang demokrasi, bisa jadi berfokus pada pentingnya menjaga etika berpolitik. Ia mungkin menggarisbawahi bahwa debat seharusnya menjadi ajang untuk menunjukkan visi dan misi kandidat kepada rakyat, bukan malah menjadi wadah untuk konflik. Dalam pandangannya, kericuhan mungkin menjadi indikator bahwa para kandidat belum sepenuhnya siap untuk menyampaikan argumen secara rasional dan beradab. Ini juga bisa menjadi sinyal bahwa suasana politik saat ini memerlukan pembenahan, agar setiap calon bisa mengikuti proses demokrasi dengan cara yang lebih terhormat dan profesional. Di sisi lain, tanggapan Dek Fadh mungkin lebih bersifat reaktif, mengingat bahwa dirinya adalah salah satu kandidat yang terlibat langsung dalam situasi tersebut. Ia bisa jadi mengutuk tindakan yang menyebabkan kericuhan, menekankan perlunya kedamaian dan kondusivitas dalam setiap kegiatan kampanye. Dalam konteks ini, Dek Fadh mungkin akan mendorong agar semua pihak, termasuk pendukung dan relawan dari semua kandidat, untuk menjaga sikap dan tidak membiarkan emosi menguasai akal sehat. Kinerja dan cara berinteraksi yang baik di antara para kandidat akan menciptakan atmosfer yang lebih sehat untuk demokrasi. Selain itu, insiden ini adalah pengingat penting tentang tanggung jawab yang diemban oleh para kandidat terhadap masyarakat. Mereka tidak hanya bertarung untuk kursi kekuasaan, tetapi juga harus memahami bahwa sikap mereka bisa mempengaruhi masyarakat. Kericuhan dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan pilihan yang mereka buat. Oleh karena itu, diperlukan refleksi dan introspeksi di kalangan kandidat untuk belajar dari insiden ini guna memperbaiki diri dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Dalam konteks Pilkada Aceh yang mungkin diwarnai dengan berbagai isu sosial dan kultural, penting juga untuk menyadari bahwa kericuhan ini bisa memperlebar jurang antara kandidat dan pemilih. Publik akan lebih melihat pada ketidakstabilan dan ketidakprofesionalan dalam debat, ketimbang pada substansi yang hendak disampaikan. Oleh karena itu, organisaasi penyelenggara pemilu dan lembaga terkait seharusnya bekerja lebih keras untuk menciptakan ruang-ruang dialog yang lebih kondusif, serta memberikan pelatihan kepada para kandidat tentang etika berpolitik. Acara debat harusnya menjadi momentum positif dalam pemilihan, bukan sebaliknya. Penegakan aturan dan monitoring yang ketat, serta edukasi yang baik kepada publik dan kandidat, memiliki peran penting dalam menciptakan iklim yang sehat dan dinamis. Melalui pendekatan yang konstruktif, setiap kandidat dapat berkontribusi tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi kemajuan daerah Aceh secara keseluruhan. Harapan kita adalah agar insiden kericuhan seperti ini tidak terulang dan bahwa semua pihak dapat belajar untuk lebih memuliakan proses demokrasi ke depannya.