Calon Wali Kota Solo Nomor Urut 2, Respati Ardi mendapatkan keluhan dari warga saat blusukan di Kerten Kecamatan Laweyan Kota Solo pada Selasa (19/11) Berita mengenai Respati yang mengunjungi Kerten dan mendengarkan keluhan warga tentang kondisi rumah yang 45 tahun belum bersertifikasi mengungkapkan beberapa aspek penting dalam konteks pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Masalah sertifikasi tanah dan bangunan telah menjadi isu yang krusial dalam banyak komunitas di Indonesia, terutama di daerah yang berkembang pesat. Proses legalisasi ini dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk hak atas tanah, akses ke layanan publik, dan nilai ekonomi properti. Salah satu poin yang menarik adalah ketahanan warga Kerten yang telah menunggu selama 45 tahun untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum mengenai rumah mereka. Ini mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak masyarakat di daerah urban dan suburban, di mana banyak pembangunan rumah terjadi tanpa pengaturan yang memadai. Situasi ini bisa berujung pada ketidakpastian hukum yang membuat warga merasa tidak aman dan tidak berdaya atas aset yang mereka huni. Kunjungan Respati ke Kerten menunjukkan respon dari pihak berwenang dalam menyikapi keluhan masyarakat. Tidak hanya sekadar kunjungan resmi, tetapi ini juga bisa menjadi langkah awal untuk merespons kebutuhan publik dan mencari solusi. Melalui dialog langsung, diharapkan masalah ini bisa teridentifikasi secara jelas dan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikannya bisa segera direalisasikan. Hal ini juga mencerminkan pentingnya transparansi dan aksesibilitas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tindak lanjut dari kunjungan ini akan sangat menentukan. Apakah akan ada kebijakan atau program yang dikembangkan untuk mengatasi status sertifikasi tanah di Kerten? Jika pemerintah lokal atau daerah bersedia untuk berinvestasi dalam proses sertifikasi, ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi warga, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ekonomi lokal. Sertifikat rumah bisa menjadi jaminan bagi warga untuk mendapatkan akses ke kredit atau pinjaman, sehingga meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Selain itu, perlu juga dilihat bagaimana proses ini akan diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan yang lebih luas. Apakah ada pendekatan yang inklusif yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan? Dan apakah ada perencanaan yang lebih holistik untuk menangani masalah perumahan dan pengembangan infrastruktur di area tersebut? Akhirnya, kunjungan ini dapat menjadi momentum penting untuk membuka dialog yang lebih luas mengenai isu perumahan dan sertifikasi di Indonesia. Diperlukan keseriusan dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan adil. Jika situasi ini dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, maka yang terjadi adalah stagnasi dalam pembangunan dan ketidakpuasan masyarakat yang bisa berujung pada protes atau ketidakstabilan sosial.