Sekjend ISAD, Dr. Teuku Zulkhairi, menyerukan pentingnya membawa nilai-nilai Islam ke dalam dunia politik di Aceh Berita berjudul 'Cegah Kerusakan, Sekjend ISAD Ajak Semua Elemen Tidak Lepaskan Islam dari Politik Aceh' mencerminkan dinamika politik dan sosial di Aceh yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Aceh, sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, memiliki keunikan tersendiri dalam lanskap politik Indonesia. Dalam konteks ini, pernyataan Sekjend ISAD (Ikatan Sarjana Aceh di Dunia) menunjukkan bahwa ada kekhawatiran terhadap potensi sekularisasi yang dapat mengancam identitas dan nilai-nilai Islam yang telah menjadi landasan masyarakat Aceh. Salah satu aspek penting yang perlu dicermati dari pernyataan ini adalah bagaimana agama dan politik saling berinteraksi di Aceh. Penguatan nilai-nilai Islam dalam politik di Aceh dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga warisan budaya dan identitas masyarakat. Namun, ada juga risiko dalam pemisahan yang terlalu tegas antara keduanya, yang dapat memicu ketegangan sosial dan politik. Dalam hal ini, ajakan untuk tidak melepaskan Islam dari politik bisa jadi merupakan cara untuk memastikan bahwa kebijakan publik tetap sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh mayoritas masyarakat Aceh. Di sisi lain, perlu diingat bahwa inklusivitas dan keberagaman juga sangat penting dalam proses politik. Mengaitkan Islam secara langsung dengan politik bisa membatasi partisipasi kelompok lain yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan agama tertentu. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih dialogis dan terbuka dapat menjadi alternatif konstruktif yang mengakomodasi berbagai perspektif dalam masyarakat Aceh. Hal ini penting untuk mencegah potensi konflik dan untuk memastikan bahwa semua elemen masyarakat merasa terwakili dan dihargai. Lebih jauh, penting untuk mempertimbangkan konteks yang lebih luas di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi pembicaraan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara agama dan negara. Isu-isu seperti toleransi beragama, pluralisme, dan hak asasi manusia menjadi semakin relevan, bukan hanya di Aceh tetapi di seluruh penjuru tanah air. Diskusi terkait hal ini bisa menjadi peluang untuk merumuskan kerangka yang lebih harmonis antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam kesimpulannya, ajakan Sekjend ISAD untuk tidak melepaskan Islam dari politik Aceh menambahkan lapisan penting dalam diskursus. Masyarakat Aceh membutuhkan dialog yang berkelanjutan tentang bagaimana mengelola hubungan antara agama dan politik secara konstruktif. Pendekatan yang inklusif dan berbasis dialog akan sangat diperlukan untuk membangun masyarakat yang adil, seimbang, dan harmonis, yang menghormati keberagaman dan tetap berakar pada nilai-nilai lokal yang telah ada.