Ketua Partai Buruh sebut kenaikan UMP yang kemungkinan hanya 3 persen tidak akan sebanding dengan dampak kenaikan PPN yang memicu inflasi 2,5 persen. Berita mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berbarengan dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen memang menarik untuk dibahas, mengingat dampak signifikan yang mungkin dirasakan oleh buruh, pengusaha, dan masyarakat umum. Kenaikan UMP seharusnya menjadi langkah positif dalam meningkatkan kesejahteraan buruh, namun bersamaan dengan kenaikan PPN, hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan buruh dan masyarakat. Dari sisi buruh, kenaikan UMP adalah hal yang sangat dinanti-nanti, karena dapat memberikan peningkatan daya beli. Namun, ketika PPN juga dinaikkan, hal ini dapat mengurangi dampak positif dari kenaikan UMP itu sendiri. PPN yang lebih tinggi akan berimplikasi pada harga barang dan jasa yang juga ikut naik, sehingga buruh mungkin tidak akan merasakan manfaat yang berarti dari kenaikan gaji tersebut. Ini dapat menciptakan perasaan frustrasi dan ketidakadilan di kalangan buruh, yang berpotensi memicu aksi demonstrasi. Di sisi lain, pemerintah mungkin melihat kenaikan PPN sebagai langkah yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara, yang pada gilirannya dapat dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Namun, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Komunikasi yang jelas dan transparan mengenai tujuan dari kebijakan ini, serta dampaknya bagi masyarakat, sangat diperlukan agar masyarakat dapat memahami dan menerima kebijakan tersebut. Penting juga bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan dialog terbuka antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan buruh. Diskusi ini dapat membuka kesempatan bagi semua pihak untuk menyampaikan pandangan dan kekhawatiran mereka, serta mencari solusi yang saling menguntungkan. Apabila dialog ini tidak dilakukan, kekhawatiran dan ketidakpuasan di kalangan buruh dapat berlanjut dan berujung pada tindakan demonstrasi yang tidak diinginkan. Tak kalah penting, pemerintah perlu mempertimbangkan implementasi kebijakan secara bertahap. Jika kenaikan UMP dan PPN dilaksanakan secara bersamaan, pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas sosial dan ekonomi yang mendukung masyarakat juga ditingkatkan, agar dampak negatifnya dapat diminimalisasi. Hal ini termasuk meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, dan program-program yang mendukung perekonomian lokal. Secara keseluruhan, situasi ini menghadirkan tantangan bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang inklusif, transparan, dan komunikatif dalam merumuskan kebijakan akan menjadi kunci dalam menghindari konflik sosial dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Diharapkan bahwa semua pihak dapat bersatu dalam mencari solusi yang terbaik demi masa depan yang lebih baik bagi Kalsel dan warganya.