Sahrul menyoroti penggunaan teknologi dan keterbukaan informasi dalam mobilisasi politik di debat calon bupati Bandung. Berita mengenai Sahrul yang menyebut Command Center Pemerintah Kabupaten Bandung kerap digunakan untuk mobilisasi politik mencerminkan sejumlah isu penting dalam konteks pemerintahan dan politik di Indonesia. Pertama, penting untuk memahami fungsi Command Center sebagai pusat pengendalian dan komunikasi dalam pemerintahan daerah. Dalam idealnya, Command Center seharusnya berfungsi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dan mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, ketika struktur ini disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, maka kita sedang melihat pergeseran besar dari tujuan utamanya. Pernyataan Sahrul mengindikasikan adanya kekhawatiran mengenai penyalahgunaan kekuasaan dan perangkat pemerintah untuk mendukung agenda politik tertentu. Mobilisasi politik yang dimaksud bisa berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Jika Command Center digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, maka transparansi dan akuntabilitas pemerintah pun bisa dipertanyakan. Hal ini tentunya akan berdampak negatif bagi hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Lebih jauh lagi, situasi seperti ini juga memunculkan pertanyaan lebih besar mengenai integritas aparat dan sistem pemerintahan di tingkat daerah. Apakah ada pengawasan yang memadai terhadap penggunaan fasilitas dan sumber daya pemerintah? Dengan banyaknya kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir, penting bagi publik untuk meminta pertanggungjawaban dari pejabat yang berwenang. Obyektivitas dalam pemerintahan sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Di satu sisi, jika memang terdapat bukti-bukti yang mendukung pernyataan tersebut, maka langkah tegas harus diambil untuk mengatasi masalah ini. Penegakan hukum yang efektif dan aksi preventif berupa pelatihan dan edukasi bagi pegawai pemerintah mengenai etik dan integritas merupakan hal yang sangat diperlukan. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pemerintah juga dapat menjadi strategi yang efektif untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel. Situasi ini juga bisa dilihat sebagai peluang untuk melakukan reformasi struktural di lingkungan pemerintahan daerah. Dengan adanya desakan publik, maka pemerintah bisa terdorong untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Local government atau pemerintahan daerah yang inklusif dan responsif terhadap masyarakat akan lebih mampu mendorong partisipasi politik yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Secara keseluruhan, isu mobilisasi politik yang melibatkan Command Center Pemkab Bandung ini menjadi peringatan bagi kita semua. Keterlibatan politik dalam setiap sendi pemerintahan haruslah diimbangi dengan prinsip-prinsip good governance yang kuat. Seharusnya, perangkat pemerintah bukanlah alat untuk kepentingan pribadi, namun alat yang dapat digunakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan membangun bangsa. Menyikapi isu ini dengan bijak akan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih baik di masa yang akan datang.