Paslon gubernur NTB, Rohmi-Firin, menekankan penerapan awig-awig desa untuk menekan kriminalitas. Mereka juga fokus pada pemberdayaan UMKM dan lapangan kerja. Berita mengenai usulan Rohmi dan Firin untuk menerapkan awig-awig desa sebagai langkah untuk menekan kriminalitas di NTB adalah suatu langkah yang patut diperhatikan dan diapresiasi. Awig-awig, yang merupakan peraturan atau norma yang disepakati oleh masyarakat di tingkat desa, memiliki potensi besar untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Dengan melibatkan warga dalam penyusunan awig-awig, maka mereka akan lebih merasa memiliki tanggung jawab terhadap keadaan lingkungan mereka. Salah satu keuntungan penggunaan awig-awig adalah kemampuannya untuk menyesuaikan dengan kearifan lokal. Setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi. Dengan demikian, awig-awig dapat dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan konteks spesifik masyarakat setempat. Ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan solusi yang sesuai dengan tantangan yang dihadapi, termasuk menangkal tindak kriminal. Keberadaan awig-awig juga merupakan bentuk pencegahan yang proaktif. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai perilaku yang diharapkan dan sanksi bagi pelanggar, diharapkan masyarakat akan lebih patuh dan waspada terhadap tindakan yang dapat merugikan. Misalnya, jika ada awig-awig yang mengatur tentang keamanan, termasuk pengawasan terhadap orang asing atau aktivitas mencurigakan, maka warga dapat berkolaborasi untuk menjaga lingkungan mereka dengan lebih baik. Diharapkan dengan kesadaran kolektif, kasus kriminalitas dapat ditekan. Namun, keberhasilan implementasi awig-awig desa tidak hanya bergantung pada penyusunannya. Diperlukan sosialisasi yang baik agar setiap warga memahami dan menerapkan aturan tersebut. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dan pemberian pelatihan tentang keamanan dan hak asasi manusia juga sangat penting. Masyarakat harus diberdayakan untuk tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga sebagai pengawas, sehingga mereka merasa berperan aktif dalam menjaga keamanan desa. Tantangan lain yang mungkin dihadapi adalah penegakan awig-awig itu sendiri. Ada kemungkinan anggota masyarakat yang melanggar aturan tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Oleh karena itu, perlunya pembentukan lembaga atau kelompok di desa yang bertugas untuk menegakkan awig-awig dan berfungsi sebagai penghubung antara warga dan aparat keamanan sangatlah penting. Dengan cara ini, akan tercipta mekanisme kontrol sosial yang kuat di dalam masyarakat. Di samping itu, awig-awig juga bisa dijadikan sebagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban. Dengan adanya forum diskusi, musyawarah, atau kegiatan bersama berkaitan dengan isu-isu keamanan, diharapkan masyarakat dapat saling mendukung dan berkomunikasi dengan lebih baik. Keterlibatan masyarakat dalam tindakan preventif dapat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman. Secara keseluruhan, langkah Rohmi dan Firin dalam mengusulkan awig-awig desa sebagai upaya menekan kriminalitas di NTB adalah inisiatif yang inovatif dan relevan. Namun, aspek kolaborasi, pendidikan, dan penegakan hukum harus diperkuat agar awig-awig dapat berfungsi dengan efektif. Jika semua pihak berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban, diharapkan wilayah ini bisa menjadi lebih aman dan sejahtera bagi warganya.