Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyoroti pentingnya pencegahan konflik dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Berita mengenai Wapres Gibran yang meminta agar kasus Sampang tidak terulang dan kehadiran 7.782 prajurit TNI untuk mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama proses pemilu. Kasus Sampang, yang merujuk pada konflik sosial yang pernah terjadi di daerah tersebut, adalah pengingat bahwa potensi ketegangan antara kelompok masyarakat bisa menciptakan situasi yang tidak kondusif. Oleh karena itu, upaya preemptive seperti yang diusulkan oleh Wapres Gibran adalah langkah yang sangat penting. Keputusan untuk menyiapkan ribuan prajurit TNI menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi pemilih. Dalam konteks pemilu, situasi yang aman sangat krusial agar masyarakat bisa menyalurkan hak suaranya tanpa rasa takut. Selain itu, keberadaan TNI di lapangan bisa meningkatkan rasa percaya publik terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik serta intimidasi yang bisa mengganggu jalannya pemilu. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani potensi konflik sosial. Meskipun kehadiran aparat keamanan sangat penting, pendekatan yang bersifat pencegahan melalui dialog dan mediasi antar warga masyarakat bisa menjadi alternatif yang lebih konstruktif. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh lokal, agama, dan organisasi kemasyarakatan, solusi jangka panjang dapat tercapai, sehingga bukan hanya mencegah konflik pada saat pemilu, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di masyarakat. Lebih jauh, pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara juga sangat penting. Dalam banyak kasus, konflik sosial muncul karena adanya ketidakpuasan atau perasaan terdiskriminasi dari kelompok tertentu. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendengarkan dan memahami masalah yang dihadapi oleh berbagai segmen masyarakat. Dengan pendekatan yang inklusif, pemerintah dapat menciptakan rasa memiliki, yang pada gilirannya bisa memperkecil kemungkinan terjadinya konflik di masa mendatang. Di sisi lain, berita ini juga mencerminkan kesadaran akan tantangan besar yang dihadapi oleh sistem pemilu di Indonesia. Mengingat keberagaman yang ada, potensi gesekan antar kelompok sangatlah tinggi. Oleh karena itu, tidak hanya keamanan fisik yang perlu diperhatikan, tetapi juga keamanan psikologis bagi pemilih. Masyarakat harus merasa bahwa pilihan mereka akan dihargai dan tidak ada lagi rasa takut yang membayangi saat mereka menyalurkan suara mereka di bilik suara. Dengan berfokus pada kedua aspek tersebut, yakni keamanan dan dialog terbuka, diharapkan pemilu di Indonesia bisa berlangsung dengan damai dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Ingatlah bahwa pemilu bukan sekadar pemilihan pemimpin, tetapi juga merupakan cerminan dari kematangan sebuah bangsa dalam berdemokrasi. Keberhasilan dalam mengamankan TPS dan mencegah terulangnya insiden Sampang merupakan indikator dari kemajuan itu sendiri.