Jabatan Ketua DPRD Sulut kembali diduduki Fransiscus Andi Silangen dari PDIP. Selanjutnya Wakil Ketua Michaela Paruntu, Billy Lombok dan Stella. Tentu saja, saya dapat memberikan pandangan mengenai berita tersebut berdasarkan konteks yang umum terkait transparansi dan akuntabilitas para pejabat publik. Berita mengenai daftar harta kekayaan ketua dan wakil ketua DPRD Sulawesi Utara sangat relevan dalam konteks pemerintahan yang bersih dan transparan. Keterbukaan mengenai harta kekayaan pejabat publik merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa mereka dapat mempertanggungjawabkan sumber daya yang mereka miliki kepada masyarakat. Dalam banyak kasus, ketidakpuasan masyarakat terhadap pejabat publik sering kali berakar dari kurangnya transparansi mengenai kekayaan dan sumber penghasilannya. Laporan terkait harta kekayaan ini juga dapat berfungsi sebagai bentuk pengawasan sosial. Dengan adanya informasi tentang harta kekayaan, masyarakat bisa lebih kritis dan waspada terhadap potensi korupsi atau penyalahgunaan wewenang dari pejabat yang bersangkutan. Hal ini turut memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan menunjukkan komitmen mereka untuk menjunjung tinggi integritas. Selain itu, laporan ini juga dapat mencerminkan ketidaksetaraan ekonomi di masyarakat. Jika terdapat perbedaan yang mencolok antara harta kekayaan para pejabat dengan kondisi ekonomi masyarakat yang mereka wakili, hal ini bisa menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepemimpinan dan representasi. Oleh karena itu, harta kekayaan para pejabat, termasuk ketua dan wakil ketua DPRD, harus dapat mencerminkan norma dan standar yang berlaku dalam masyarakat. Di sisi lain, publik juga perlu menyikapi informasi ini dengan bijak. Menggugah keterbukaan informasi adalah langkah penting, tetapi masyarakat juga harus memfilter informasi dengan objektif dan tidak terjebak dalam spekulasi tanpa dasar. Penilaian terhadap pejabat publik seharusnya didasarkan pada kinerja dan kebijakan yang mereka ambil, bukan semata-mata pada jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Secara keseluruhan, publikasi mengenai harta kekayaan pejabat seperti ketua dan wakil ketua DPRD Sulawesi Utara adalah langkah positif menuju pemerintahan yang lebih transparan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa transparansi harus disertai dengan akuntabilitas dan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Ke depannya, harapan agar pejabat publik memberi contoh yang baik dalam hal ini sangatlah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga pemerintahan.