Calon Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, soroti tantangan biaya demokrasi yang tinggi dan kemiskinan sebagai kendala utama dalam menciptakan demokrasi berkualitas. Berita mengenai 'Zul Soroti Tingginya Biaya Demokrasi di NTB, Iqbal Sepakat' menunjukkan dinamika yang sangat menarik dalam konteks politik dan demokrasi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Tingginya biaya demokrasi sering kali menjadi isu yang krusial, baik dalam pelaksanaan pemilihan umum maupun dalam proses politik di tingkat lokal. Biaya yang tinggi ini tidak hanya membebani calon pemimpin, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas demokrasi itu sendiri. Zul dan Iqbal, sebagai figur yang terlibat dalam diskusi ini, menyoroti bahwa biaya demokrasi yang tinggi dapat membatasi partisipasi calon dari kalangan masyarakat yang lebih luas, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Hal ini berpotensi menyebabkan kurangnya representasi yang beragam dalam sistem demokrasi, karena hanya mereka yang mampu secara finansial yang bisa bersaing. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengarah pada stagnasi inovasi dan perspektif yang beragam dalam pemerintahan. Selain itu, tingginya biaya demokrasi juga dapat memunculkan praktik-praktik korupsi dan ketidakadilan. Para kandidat mungkin merasa terpaksa untuk mencari sumber pembiayaan yang tidak etis atau bahkan melibatkan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan terselubung. Situasi ini dapat menciptakan hubungan yang tidak sehat antara calon pemimpin dan konstituen, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan reformasi dalam struktur pembiayaan politik dan pemilihan umum. Pengaturan yang lebih transparan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pendanaan kampanye bisa menjadi langkah awal untuk menurunkan biaya politik. Selain itu, perlu ada upaya untuk memberdayakan calon-calon yang berasal dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah, seperti program pelatihan dan dukungan finansial dari pemerintah atau lembaga non-pemerintah. Tanggapan Zul dan Iqbal terhadap isu ini menandakan bahwa mereka tidak hanya peduli pada dinamika politik tetapi juga keberlanjutan sistem demokrasi itu sendiri. Melalui dialog dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, diharapkan ada langkah-langkah yang signifikan untuk meningkatkan sistem demokrasi, termasuk pengurangan biaya dan peningkatan aksesibilitas bagi semua calon pemimpin. Dalam prosesnya, masyarakat juga perlu terlibat lebih aktif untuk mendukung kandidat-kandidat yang memiliki visi dan integritas, terlepas dari latar belakang ekonominya. Kesadaran kolektif ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat dan berkeadilan. Jika kita dapat menurunkan biaya demokrasi dan membuka akses bagi lebih banyak orang untuk berpartisipasi, NTB bisa menjadi contoh baik bagi daerah lain di Indonesia dalam hal pengelolaan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas.