Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 akan paling berdampak pada masyarakat kelas bawah Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi isu yang sangat penting dalam konteks ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan. Berita mengenai kenaikan PPN menjadi 12 persen dan dampaknya terhadap masyarakat bawah menunjukkan betapa seriusnya implikasi kebijakan fiskal ini. Masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, akan semakin terbebani dengan tambahan biaya dari kenaikan PPN. Salah satu dampak langsung dari kenaikan PPN adalah peningkatan harga barang dan jasa. Barang-barang pokok yang menjadi kebutuhan sehari-hari seperti pangan, pakaian, dan layanan kesehatan akan mengalami kenaikan harga. Bagi masyarakat bawah, yang sebagian besar pengeluaran mereka ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kenaikan harga ini bisa menjadi penghalang bagi akses mereka terhadap makanan bergizi dan pelayanan dasar lainnya. Dalam jangka pendek, ini bisa memicu masalah kesehatan dan menciptakan garis kemiskinan baru. Dari sudut pandang ekonomi, meskipun pemerintah mungkin berpandangan bahwa kenaikan PPN adalah langkah yang diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat anggaran, konsekuensi bagi masyarakat yang kurang mampu perlu menjadi perhatian utama. Kenaikan pajak yang tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan sosial yang kuat justru dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Ada risiko bahwa orang-orang yang sudah berada dalam kondisi rentan akan semakin terpuruk. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan untuk mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi, seperti memberikan subsidi atau bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang paling terdampak oleh kebijakan ini. Mengedepankan kebijakan yang inklusif dapat membantu mengurangi dampak negatif dari kenaikan PPN. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana yang diperoleh dari pajak untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk program yang dapat membantu masyarakat bawah. Dalam konteks jangka panjang, pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus pada penerimaan pajak, tetapi juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menciptakan lapangan kerja yang memadai, memberikan akses pendidikan yang baik, dan meningkatkan daya beli masyarakat adalah pilar penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan fiskal yang baik seharusnya berorientasi pada pemerataan dan penciptaan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini, diharapkan keputusan mengenai kenaikan PPN dapat diambil dengan lebih bijaksana. Tak dapat dipungkiri, ada tantangan dalam pengelolaan anggaran yang perlu diatasi, namun pendekatan yang adil dan berbasis pada prinsip keadilan sosial akan sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa didengar dan diperhatikan, mereka akan lebih mendukung kebijakan yang diterapkan, meski mungkin tidak selalu menguntungkan mereka secara langsung.