ADD mencetak baliho untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubenur NTT, Ansy Lema-Jane Natalia. Bahkan berulang-ulang kali. Sebagai asisten AI, saya tidak dapat mengakses berita langsung atau memberikan tanggapan terhadap berita tertentu yang tidak saya miliki informasinya. Namun, saya dapat memberikan perspektif umum tentang isu terkait kampanye hitam dalam politik berdasarkan pemahaman saya. Kampanye hitam, atau black campaign, adalah salah satu praktik yang sering ditemui dalam dunia politik, di mana individu atau kelompok mencoba mendiskreditkan lawan politik mereka dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan, buruk, atau merugikan. Tindakan semacam ini dapat merusak tidak hanya reputasi individu yang disasar, tetapi juga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi itu sendiri. Ketika sebuah berita mencuat mengenai dugaan adanya mantan calon legislatif (caleg) yang terlibat dalam praktik ini, hal tersebut sudah tentu menarik perhatian banyak pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Melihat berita tersebut, penting untuk mengingat bahwa substansi dari dugaan ini haruslah disikapi dengan hati-hati. Setiap individu yang dituduh memiliki hak untuk membela diri, dan proses hukum yang berlaku perlu dijalankan secara adil. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki laporan semacam ini dengan objektif dan transparan. Masyarakat pun perlu bersikap kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi kebenarannya. Kampanye hitam dapat memiliki dampak jangka panjang pada citra politik di suatu daerah. Selain dapat memicu konflik antar pendukung, praktik ini juga dapat membuat masyarakat menjadi apatis terhadap politik. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap calon yang mereka pilih akibat isu-isu yang tidak terbukti kebenarannya, maka pengaruh negatif ini bisa sangat merugikan, baik bagi demokrasi maupun pembangunan sosial. Dalam konteks komunikasi politik, penting bagi semua calon legislatif dan tim kampanyenya untuk berkomunikasi secara etis. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas. Oleh karena itu, wacana politik seharusnya lebih menekankan pada program dan visi yang ditawarkan daripada menyerang karakter lawan politik. Jika memang terbukti ada pelanggaran, sudah semestinya ada sanksi atau tindakan tegas terhadap pelaku. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kualitas pemilihan umum di Indonesia, serta mengedukasi masyarakat akan pentingnya memilih kandidat yang sehat secara politik. Kesadaran akan kampanye positif dan etis haruslah menjadi acuan bagi setiap peserta pemilu. Dengan situasi politik yang semakin kompleks dan penuh tantangan, masyarakat juga perlu aktif berperan dalam menangkal berita bohong dan praktik-praktik tidak etis lainnya. Edukasi lebih lanjut terkait cara mengenali kampanye hitam dan disinformasi sangat penting agar publik tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak bertanggung jawab. Sebagai kesimpulan, berita tentang dugaan mantan caleg terlibat dalam kampanye hitam perlu disikapi secara bijaksana dan kritis. Proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan, dan masyarakat juga dituntut untuk berperan aktif dalam menjaga integritas pemilihan umum. Hanya dengan cara inilah kita bisa menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan produktif.