Kami biasanya mengawasi dan menanyakan ketika rapat-rapat komisi untuk Upah Minimum Kota Pontianak Berita mengenai harapan DPRD Husin agar pemberi kerja memberikan upah yang layak atau setara dengan Upah Minimum Kota (UMK) Pontianak adalah sebuah langkah positif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Upah yang layak merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja yang menjadi tulang punggung ekonomi. Dengan memperhatikan UMK, diharapkan para pekerja akan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan standar kehidupan yang layak. Masalah upah yang tidak sesuai seringkali menjadi titik permasalahan di banyak daerah. Banyak pekerja, terutama di sektor informal, yang menerima upah di bawah standar sehingga menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Harapan DPRD Husin menjadi sinyal bahwa pihak legislatif peduli terhadap kesejahteraan pekerja dan ingin mendorong perusahaan untuk menjalankan praktik bisnis yang lebih manusiawi. Ini juga merupakan respons terhadap tuntutan masyarakat agar pemerintah lebih aktif dalam mengawasi dan menegakkan peraturan tentang upah. Selain itu, hal ini juga dapat dilihat sebagai bentuk upaya untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Jika perusahaan memberikan upah yang layak, maka pekerja akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Sebaliknya, jika perusahaan mengabaikan hal ini, dapat menyebabkan rendahnya produktivitas dan semangat kerja. Dalam jangka panjang, ketidakpuasan pekerja dapat berujung pada konflik atau masalah sosial lainnya, yang tentu saja merugikan semua pihak. Penting untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja tentang hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan upah yang layak. Hal ini akan membantu pekerja untuk lebih memahami pentingnya menuntut hak mereka dan membuat mereka lebih berdaya dalam bernegosiasi dengan pemberi kerja. Pemerintah daerah, dalam hal ini DPRD, juga perlu berperan aktif dalam mengatur dan mengawasi implementasi kebijakan terkait upah. Dari sisi perusahaan, diharapkan mereka menyadari bahwa memberikan upah yang layak bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi jangka panjang. Karyawan yang puas dengan gaji mereka cenderung lebih loyal, produktif, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan untuk perusahaan. Oleh karena itu, ada saling ketergantungan antara perusahaan dan pekerja dalam menciptakan ekosistem kerja yang positif. Di masa depan, diharapkan akan ada sistem pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah untuk memastikan bahwa semua perusahaan mematuhi peraturan mengenai upah. Pemberian sanksi bagi perusahaan yang melanggar norma upah dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan. Ini juga perlu didukung dengan peraturan yang jelas dan transparan, yang mengatur semua aspek terkait ketenagakerjaan. Akhirnya, harapan DPRD Husin ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan pekerja itu sendiri. Dengan bekerja sama, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan bagi semua, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik.