Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Serentak 2024, Kukar memiliki tingkat kerawanan mencapai 44,28 persen Berita mengenai "Kukar Jadi Sorotan Pilkada Serentak 2024, Ada Gesekan Politik dan Potensi Konflik Tinggi" mencerminkan dinamika politik yang kian kompleks menjelang pemilihan kepala daerah. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi fokus perhatian karena adanya potensi gesekan antar pihak yang berkepentingan. Dengan pilkada serentak yang melibatkan banyak daerah, penting untuk memahami bahwa kerawanan konflik bisa muncul dari berbagai faktor, seperti persaingan yang ketat, isu-isu lokal yang sensitif, serta mobilisasi massa yang berlebihan. Salah satu penyebab utama gesekan politik di Kukar bisa jadi terkait dengan perbedaan ideologi dan kepentingan antar calon, yang seringkali mengakibatkan polarisasi di masyarakat. Ketika masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok pendukung, toleransi dan dialog menjadi tantangan besar. Hal ini sebelumnya sudah bisa kita lihat pada pilkada di beberapa daerah lain, di mana perdebatan politik bisa meruncing hingga menimbulkan ketegangan dalam komunitas. Potensi konflik yang tinggi juga bisa dipicu oleh isu-isu sosial dan ekonomi yang belum teratasi. Misalnya, masalah kemiskinan, pengangguran, atau akses kepada layanan publik yang tidak merata. Calon-calon kepala daerah sering kali menggunakan isu-isu tersebut sebagai alat kampanye, yang bisa membangkitkan sentimen di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menjaga komitmen terhadap dialog dan saling pengertian, serta mengedepankan kepentingan bersama. Pencegahan konflik dan gesekan politik juga memerlukan peran aktif dari berbagai elemen, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara transparan dan adil, sedangkan partai politik harus menjalankan kampanye yang beretika. Pendidikan politik bagi masyarakat juga menjadi kunci untuk menciptakan suasana kondusif menjelang pilkada, di mana pemilih bisa lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan. Akhirnya, menjaga stabilitas politik di Kukar tidak hanya menjadi tanggung jawab para pemimpin, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Langkah-langkah preventif harus diambil untuk memastikan bahwa keragaman pendapat dihargai dan diakomodasi dengan baik. Dengan demikian, harapannya adalah pilkada serentak 2024 bisa berlangsung dengan damai, dan menghasilkan pemimpin yang mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.