Di Desa Sambiresik Kabupaten Kediri, sebanyak 282 sertifikat PTSL berhasil dibagikan dari total 853 sertifikat. Berita mengenai percepatan Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang disampaikan oleh Pjs Bupati Kediri menyoroti upaya penting dalam pengelolaan dan pengakuan hak atas tanah di Indonesia. Dalam konteks tanah, sertifikat merupakan bukti hukum yang sah dan penting untuk menghindari sengketa. Oleh karena itu, langkah percepatan PTSL ini seharusnya menjadi prioritas bagi setiap pemerintah daerah, terutama di daerah yang masih memiliki masalah sengketa tanah yang tinggi. Tiga poin penting yang disampaikan oleh Pjs Bupati Kediri dalam berita tersebut pastinya merujuk pada aspek-aspek yang mendukung pelaksanaan PTSL secara efektif dan efisien. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang mungkin belum memahami pentingnya sertifikat tanah ataupun mekanisme yang harus dilalui untuk mendapatkannya. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi yang intensif akan membantu masyarakat dalam memahami prosedur dan manfaat dari sertifikat tanah ini. Selain sosialisasi, faktor teknis dalam pelaksanaan PTSL juga harus diperhatikan. Pjs Bupati Kediri kemungkinan menggarisbawahi perlunya kerjasama antara pihak pemerintah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan stakeholder terkait lainnya. Tanpa kolaborasi yang baik, proses pengukuran dan penerbitan sertifikat dapat menjadi terhambat. Oleh karena itu, dukungan anggaran, tenaga ahli, serta fasilitas penunjang lainnya sangat penting dalam melancarkan proses ini. Selanjutnya, akan menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa proses PTSL ini inklusif dan tidak diskriminatif. Masyarakat di desa maupun daerah terpencil sering kali mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses informasi dan layanan publik. Oleh karena itu, pendekatan yang proaktif dengan menjangkau masyarakat secara langsung, termasuk melalui program-program mobile unit, akan sangat membantu dalam mempercepat pencapaian target PTSL. Di sisi lain, percepatan PTSL juga dapat berperan dalam peningkatan ekonomi lokal. Dengan adanya kepastian hukum atas tanah, masyarakat akan lebih percaya diri dalam melakukan investasi, baik untuk pertanian, perumahan, maupun usaha kecil mendukung perekonomian daerah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah, terutama di daerah pedesaan. Namun, untuk mencapai tujuan ini, penting untuk tetap menjaga integritas dan transparansi dalam proses penguasaan dan penerbitan sertifikat. Kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang merugikan masyarakat juga harus diantisipasi. Pemantauan dan evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan bahwa program PTSL berlangsung sesuai dengan rencana dan tidak menyimpang dari prinsip keadilan. Secara keseluruhan, percepatan sertifikat PTSL yang diinisiasi oleh Pjs Bupati Kediri adalah langkah positif yang harus didukung oleh semua pihak. Jika dilaksanakan dengan baik dan tepat, hal ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga akan berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini akan menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam mengelola aset tanah dan hak masyarakat secara adil dan bertanggung jawab.