Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memastikan segera menggelar lelang jabatan untuk mengisi sejumlah posisi kepala dinas yang kosong. Berita mengenai 'Pasca OTT KPK, Pemprov Kalsel segera Lelang Jabatan Kadis PUPR' menarik untuk dibahas dalam konteks transparansi dan akuntabilitas di sektor pemerintahan. Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa masih ada praktik korupsi yang merugikan masyarakat, terutama di lembaga pemerintahan daerah. Dalam hal ini, kebijakan pemprov yang akan melakukan lelang pejabat setingkat Kadis PUPR dapat dilihat sebagai langkah proaktif dalam menghapus stigma korupsi yang mungkin telah mengakar di birokrasi. Pertama, lelang jabatan ini bisa menjadi sinyal positif bahwa Pemprov Kalsel ingin mengedepankan prinsip meritokrasi dalam pengisian posisi strategis. Dengan melibatkan proses lelang, diharapkan bahwa kandidat yang terpilih bukan hanya berdasarkan kedekatan personal atau jaringan, tetapi lebih kepada kompetensi dan kemampuan yang mumpuni dalam mengelola tugas serta layanan publik. Ini sangat penting, terutama untuk posisi yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang sering memiliki risiko tinggi terhadap potensi korupsi. Namun, perlu diingat bahwa proses lelang jabatan juga harus diiringi dengan transparansi yang tinggi. Masyarakat dan media massa perlu dilibatkan dalam memantau dan mengawasi proses ini agar tidak muncul praktik korupsi baru dalam bentuk "jual beli" jabatan. Keterlibatan publik dalam pengawasan dapat mendorong pejabat yang terpilih untuk bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang mereka ambil. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, Pemprov Kalsel juga harus menyediakan jaminan bahwa semua proses seleksi dilaksanakan dengan prosedur yang jelas dan terbuka. Kriteria yang digunakan untuk menilai kandidat harus dipublikasikan dan dijadikan acuan bagi semua pihak yang berkepentingan. Ini penting untuk menghindari kecurigaan dan memberikan keadilan serta kesetaraan kepada semua pelamar. Kebijakan ini, jika dilaksanakan dengan baik, bisa menjadi model bagi daerah lain yang ingin memperbaiki sistem pemerintahan mereka. Tidak kalah pentingnya, setelah proses lelang, pemprov juga harus memastikan adanya sistem evaluasi kinerja yang jelas untuk pejabat yang terpilih. Evaluasi ini harus dilakukan secara berkala dan transparan, serta melibatkan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Jika kinerja pejabat tidak memenuhi harapan, ada mekanisme yang jelas untuk melakukan tindakan pencegahan agar praktik korupsi tidak terulang. Secara keseluruhan, langkah untuk melelang jabatan Kadis PUPR ini menunjukkan niat baik dari Pemprov Kalsel dalam memberantas korupsi. Namun, keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Ini menjadi tantangan besar bagi pemprov dan menjadi harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan yang lebih baik dan pemerintahan yang lebih bersih.