“Kami telah menerima tindak lanjut dari surat rekomendasi kepada MPU, Kemenag, dan APDESI. Salah satunya adalah permintaan MPU agar para penceramah... Berita mengenai pernyataan Majelis Permusyawaratan Umum (MPU) yang menegaskan bahaya money politic menjelang Pilkada 2024 menjadi sebuah isu yang sangat relevan dan penting untuk dibahas. Money politics atau politik uang adalah praktik yang dapat merusak integritas pemilu dan menyebabkan ketidakadilan dalam proses demokrasi. Adanya peringatan dari MPU menunjukkan kesadaran dan keprihatinan yang mendalam terhadap masalah ini, serta menggambarkan pentingnya mengedukasi masyarakat mengenai bahaya dari praktik semacam ini. Pertama, money politics seringkali menjadi alat yang digunakan oleh para calon untuk memperoleh suara dengan cara yang tidak etis. Dalam konteks ini, masyarakat yang menerima uang atau imbalan lainnya mungkin tidak menyadari bahwa mereka berkontribusi pada proses yang korup. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi, dan pada akhirnya dapat menciptakan siklus korupsi yang sulit untuk diputus. Dalam hal ini, MPU berperan penting sebagai lembaga yang berfungsi untuk memberikan arahan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan kapasitas dan visi misi calon, bukan karena imbalan materi. Kedua, dampak jangka panjang dari money politics sangat merugikan bagi pembangunan daerah. Jika calon pemimpin terpilih karena praktik korup ini, kemungkinan besar mereka tidak akan fokus pada pembangunan yang berkelanjutan. Sebaliknya, fokus mereka akan teralihkan untuk mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan suara. Akibatnya, program-program yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat bisa saja terabaikan atau bahkan dihilangkan. Dalam konteks ini, MPU perlu mendukung implementasi kebijakan yang lebih tegas untuk memberantas praktik money politics, termasuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kampanye politik. Selain itu, pemberantasan money politics juga memerlukan peran aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu. Masyarakat harus dilibatkan dalam memperhatikan setiap praktek yang mencurigakan dalam proses pemilihan, serta melaporkan jika ada indikasi politik uang. Di sinilah pentingnya literasi politik di kalangan masyarakat, agar mereka tidak hanya menjadi objek dari praktik negatif ini, tetapi juga menjadi subjek yang proaktif dalam menjaga integritas pemilu. MPU bisa berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil untuk menyelenggarakan kampanye kesadaran yang lebih luas mengenai dampak buruk politik uang. Terakhir, kita harus mengingat bahwa pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan hak suara mereka. Ketika masyarakat lebih memilih untuk terlibat dalam money politics, maka mereka sebenarnya sedang merugikan diri mereka sendiri. Setiap suara yang diperoleh melalui praktik tidak etis akan menciptakan pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi MPU dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam menegaskan bahwa politik uang tidak akan pernah menjadi solusi yang baik bagi pembangunan demokrasi yang sehat. Dengan begitu, harapan besar pada Pilkada 2024 adalah agar masyarakat lebih cerdas dalam memilih, serta mendorong calon pemimpin yang berintegritas dan peduli pada kepentingan publik, bukan yang hanya fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. mari kita wujudkan pemilu yang bersih dan berkeadilan, demi terciptanya pemerintahan yang efektif dan damai.