Pemprov Kalsl berkomitmen menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada gelaran Pilkada Serentak 2024 mendatang. Berita mengenai rapat antara Komisi II DPR dan Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) mengenai komitmen untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan langkah yang sangat penting, terutama menjelang pemilihan umum. Netralitas ASN adalah prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan pelayanan publik dijalankan tanpa pengaruh politik yang partisan. Keterlibatan ASN dalam politik praktis dapat merusak kepercayaan publik dan integritas lembaga pemerintah. Dalam konteks Kalsel, komitmen yang diungkapkan oleh Pemprov menunjukkan kesadaran akan potensi risiko yang muncul di saat-saat menjelang pemilu. Rapat ini tidak hanya menjadi simbol pentahapan prosedural, tetapi juga merupakan langkah konkret dalam upaya menjaga profesionalisme ASN. Dengan adanya pernyataan komitmen tersebut, diharapkan ada peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada ASN agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara independen. Selanjutnya, perlu dicatat bahwa netralitas ASN juga berkaitan erat dengan kualitas demokrasi di Indonesia. Jika ASN terlibat atau berpihak dalam kontestasi politik, maka akan ada ketidakadilan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, di mana mereka yang tidak berafiliasi dengan pihak tertentu mungkin akan mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Oleh karena itu, pemeliharaan netralitas ASN dapat menciptakan iklim yang lebih adil dan demokratis, di mana semua peserta pemilu dapat bersaing secara setara. Namun, komitmen itu tidak cukup hanya diucapkan. Pemprov Kalsel dan DPR perlu merumuskan langkah lanjutan yang lebih spesifik untuk memastikan implementasi nyata dari netralitas ASN. Ini bisa mencakup pelatihan, sosialisasi, serta sanksi yang jelas bagi ASN yang melanggar ketentuan netralitas. Selain itu, mekanisme pengawasan yang transparan juga harus diperkuat agar setiap tindakan ASN dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan. Keterlibatan masyarakat juga sangat penting dalam proses ini. Masyarakat harus diberdayakan untuk melaporkan setiap pelanggaran yang mencurigakan dan memberikan feedback mengenai kinerja ASN selama masa pemilu. Dengan adanya partisipasi masyarakat, akan ada kontrol sosial yang dapat membantu menjaga integritas ASN. Secara keseluruhan, rapat dan komitmen ini adalah langkah positif, tetapi harus diikuti dengan tindakan nyata dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat agar tercapai tujuan menjaga netralitas ASN dalam suasana politik yang adil dan sehat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dapat terjaga, dan pelaksanaan pemilu dapat berlangsung dengan baik.