Kadin Surabaya turut menyoroti rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% pada awal 2025. Sebab hal ini juga menyangkut kepentingan dunia usaha. Berita mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang diangkat oleh Kadin Surabaya menyoroti pentingnya perhatian dan kehati-hatian dalam implementasi kebijakan perpajakan yang baru. Kenaikan PPN ini tentu akan berdampak luas, baik bagi pelaku usaha, konsumen, maupun perekonomian secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Kadin Surabaya sebagai asosiasi pengusaha memiliki peran krusial untuk menampung aspirasi dan kekhawatiran anggotanya terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah dampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan PPN biasanya akan meningkatkan harga barang dan jasa, yang dapat membebani konsumen. Dalam situasi di mana perekonomian masih dalam fase pemulihan pasca-pandemi, langkah ini bisa berisiko memperlambat pertumbuhan konsumsi domestik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan strategi mitigasi, seperti memberikan insentif atau subsidi bagi sektor-sektor tertentu yang paling terkena dampak. Di sisi lain, para pelaku usaha juga perlu mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Kenaikan PPN dapat memengaruhi margin keuntungan dan strategi harga produk. Usaha kecil dan menengah, yang sering kali memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan biaya, mungkin akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Dalam hal ini, Kadin Surabaya perlu berperan aktif memberikan dukungan melalui pelatihan dan informasi yang relevan bagi anggotanya, agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan ini secara efektif. Aspek lain yang perlu dicermati adalah bagaimana peningkatan PPN ini akan berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan perekonomian melalui pajak yang lebih tinggi harus diimbangi dengan transparansi penggunaan anggaran negara. Kadin serta masyarakat perlu menuntut akuntabilitas dari pihak pemerintah agar dana yang diperoleh dari PPN ini benar-benar digunakan untuk kepentingan umum, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Terakhir, dialog antara pemerintah dan dunia usaha sangatlah penting dalam menghadapi perubahan ini. Kadin Surabaya dan asosiasi serupa perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan pajak. Dengan demikian, kepentingan semua pihak bisa diakomodasi dan menghasilkan solusi yang saling menguntungkan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa keterlibatan yang aktif dari semua stakeholder, kebijakan yang diambil mungkin tidak akan efektif atau bahkan kontraproduktif bagi perekonomian nasional.